Liputanbojonegoro.com, Surabaya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mendukung inisiatif penguatan ekonomi rakyat yang digulirkan pemerintah pusat. Komitmen ini diwujudkan dengan kehadiran Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam acara monumental Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) pada Selasa, (21/10/2025), di Dyandra Convention Center, Surabaya.
Acara berskala nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, ini diselenggarakan secara serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran Wabup Nurul Azizah menunjukkan dukungan aktif Bojonegoro terhadap upaya pemerintah pusat dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
Wakil Bupati Nurul Azizah menyatakan bahwa partisipasi Pemkab Bojonegoro adalah bentuk sinergi konkret antara pemerintah daerah dan pusat.
“Program KUR yang melibatkan 800.000 debitur baru ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian kita, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran kepala daerah se-Jawa Timur, Bojonegoro menyatakan siap menjadi bagian integral dari keberhasilan program tersebut.
Lebih lanjut, Pemkab Bojonegoro berkomitmen penuh untuk memastikan penyaluran dan pemanfaatan KUR yang optimal di wilayahnya. Selain dukungan permodalan bagi UMKM, Bojonegoro juga menyambut baik peluncuran KPP (Kredit Program Perumahan).
Peluncuran KPP dinilai sebagai solusi nyata untuk mengatasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Partisipasi aktif Bojonegoro dalam agenda ini mempertegas peran daerah dalam mendukung akses permodalan UMKM dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, dua sektor kunci dalam pembangunan ekonomi nasional. (Prokopim)
