Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Sebanyak 60 perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Bojonegoro resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Malowopati, pada Senin (27/10).
Acara penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dan Wakil Bupati, Nurul Azizah. Turut hadir jajaran Forkopimda Bojonegoro, Ketua PPDI Jawa Timur H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M., serta Dewan Penasehat PPDI Kabupaten Bojonegoro Dr. Budi Irawanto, M.M., yang juga menjabat Wakil Bupati Bojonegoro periode 2018–2023. Perwakilan PPDI dari kabupaten tetangga seperti Tuban, Lamongan, Nganjuk, Ngawi, Blora, dan Madiun, serta perwakilan KPU, Bawaslu, pimpinan BUMN/BUMD, perbankan, dan organisasi perangkat desa lainnya (PKDI, PARDASI, ABPEDNAS, dan FOR SEKDES) turut memeriahkan acara.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PPDI Jawa Timur, H. Sutoyo M. Muslih, S.E., M.M. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran PPDI sebagai wadah perjuangan dan pengabdian perangkat desa, serta sebagai penghubung antar desa dari tingkat kecamatan hingga provinsi.
“Bojonegoro dengan 28 kecamatan adalah kabupaten yang besar dan strategis. Dengan berbagai peraturan dan program desa yang sinergis, terbukti bahwa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah memiliki kepedulian tinggi terhadap kemaslahatan desa,” ungkap Sutoyo. Ia juga berpesan agar pengurus baru mengemban amanah dengan serius dan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan arahan. Ia menekankan bahwa desa adalah ujung tombak kebijakan pemerintah dan peningkatan profesionalisme perangkat desa menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
“PPDI bukan sekadar organisasi profesi, tapi rumah besar bagi seluruh perangkat desa untuk memperjuangkan kapasitas, kesejahteraan, dan martabat aparatur pemerintah desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat kapasitas perangkat desa… kompetensi digital, fasilitasi kesejahteraan, dan dorongan inovasi berbasis teknologi,” ujar Agung Subagyo.
Ia juga mengajak pengurus PPDI yang baru dilantik untuk menjaga integritas, menumbuhkan inovasi pelayanan digital, serta memperkuat semangat gotong royong. “Jika desa kuat, maka kabupaten akan kuat. Jika kabupaten kuat, maka provinsi akan kokoh. Dan jika Jawa Timur berdaya, maka Indonesia juga akan maju,” tegasnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam kesempatan yang sama, menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi antar seluruh organisasi perangkat desa untuk membangun desa. “Apapun organisasinya, semuanya harus bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama membangun desa masing-masing. PPDI punya peran membantu kepala desa dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” kata Bupati.
Bupati juga menekankan pentingnya profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan publik dan penjaga validitas data masyarakat. “Perangkat desa adalah garda terdepan pemerintahan di tingkat desa. Data yang akurat dan valid menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Jangan sampai salah sasaran karena kesalahan data,” pungkasnya.
Dengan pelantikan dan pengukuhan ini, PPDI Bojonegoro periode 2025–2030 diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing, menuju “Desa Kuat, Bojonegoro Hebat, Jawa Timur Maju.” (prokopim)
