Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus memperketat pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini diambil melalui penguatan sinergi dengan Forkopimda serta berbagai stakeholder hingga tingkat desa.
Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo, menyatakan bahwa upaya perlindungan ini mencakup aspek preventif (pencegahan) hingga kuratif (penanganan). Salah satu fokus utama saat ini adalah edukasi di lingkup masyarakat dan lembaga pendidikan.
“Kami melaksanakan sosialisasi intensif tentang pencegahan kekerasan di sekolah dan pondok pesantren. Tujuannya jelas, yakni membentuk lingkungan sekolah dan ponpes yang ramah anak,” ujar Hernowo.
Dalam pelaksanaannya, DP3AKB menggandeng Forum Anak Bojonegoro yang berperan sebagai “Pelopor dan Pelapor”. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) juga diperkuat untuk mengedukasi masyarakat mengenai pembentukan keluarga yang harmonis (Samawa) sebagai pondasi utama pencegahan kekerasan domestik.
Untuk sisi penanganan, Pemkab telah menyediakan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berlokasi di Jl. Pahlawan No. 1. Selain layanan tatap muka, masyarakat juga dipermudah dengan kehadiran inovasi digital.
“Selain pengaduan offline, pelayanan juga disediakan secara online melalui aplikasi Lapor Kepenak Bro yang dapat diunduh di Google Play Store,” tambah Hernowo.
Berdasarkan data DP3AKB, tercatat adanya kenaikan jumlah laporan kasus dalam tiga tahun terakhir:
• 2023: 33 kasus (14 perempuan, 19 anak)
• 2024: 38 kasus (22 perempuan, 16 anak)
• 2025: 49 kasus (25 perempuan, 24 anak)
Menanggapi kenaikan angka tersebut, Hernowo menegaskan bahwa lonjakan statistik ini bukan berarti situasi keamanan memburuk. Sebaliknya, hal ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat.
“Kenaikan ini menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih berani melapor. Kasus-kasus yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan karena akses pengaduan yang semakin mudah dan responsif,” jelasnya.
Isu kekerasan merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja sama dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Oleh karena itu, Pemkab Bojonegoro mengimbau warga untuk tidak ragu melapor jika melihat atau mengalami tindakan kekerasan.
Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan warga, Bojonegoro optimis dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh perempuan dan anak.
