Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu pembangunan infrastruktur sanitasi sebagai salah satu program prioritas daerah. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK), pemerintah setempat tercatat telah merampungkan pembangunan 838 unit sanitasi baru di awal tahun 2025.
Langkah masif ini merupakan kelanjutan dari tren positif tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data DPKPCK, pembangunan sanitasi pada tahun 2023 mencapai 1.523 unit, yang kemudian melonjak signifikan menjadi 2.956 unit pada tahun 2024. Untuk tahun 2026 mendatang, pemerintah telah menetapkan target pembangunan sebanyak 876 unit.
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) DPKPCK Bojonegoro, Zunaedi, menjelaskan bahwa program ini kini semakin diperkuat dengan mengadopsi kerangka kerja internasional City-Wide Inclusive Sanitation (CWIS).
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen mendorong implementasi sanitasi inklusif. Kita ingin memastikan setiap warga, terutama masyarakat kurang mampu di perdesaan, mendapatkan akses sanitasi yang aman, layak, dan berketahanan iklim,” ujar Zunaedi dalam keterangannya, Kamis (15/1/2025).
Program ini juga dirancang selaras dengan Dukungan Program RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2025-2029 serta mendukung Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025-2029 terkait penyediaan sanitasi yang berkelanjutan.
Zunaedi menambahkan bahwa proses pembangunan ini melibatkan peran aktif masyarakat melalui sistem pengajuan yang terstruktur:
1. Permohonan Warga: Dimulai dari inisiasi warga atau kelompok penerima manfaat ke tingkat Pemerintah Desa.
2. Musyawarah Desa (Musdes): Desa melakukan verifikasi prioritas berdasarkan tingkat urgensi sebelum mengajukan proposal resmi.
3. Validasi Kabupaten: Proposal yang lolos verifikasi diteruskan ke Bupati melalui DPKPCK dan divalidasi oleh Bappeda untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain membangun fisik bangunan, program ini mengemban misi edukasi masif mengenai fungsi krusial sanitasi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan tersedianya fasilitas yang layak, diharapkan terjadi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat secara signifikan di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar membangun infrastruktur, tapi meletakkan fondasi bagi Bojonegoro yang lebih sehat dan mengurangi beban penyakit di masa depan,” pungkas Zunaedi.
