Liputanbojonegoro.com, Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tancap gas memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Jumat (6/2/2026).
Rapat yang dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, ini bertujuan memastikan proses produksi jagung terkawal ketat dari hulu hingga hilir, sekaligus menjamin kesejahteraan petani binaan di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo memberikan apresiasi atas capaian tahun sebelumnya. Beliau mencatat bahwa Indonesia berhasil melewati tahun 2025 tanpa melakukan impor jagung untuk pabrik pakan ternak.
“Rakor ini adalah bentuk konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi tahun 2026 agar jauh lebih baik lagi. Kita ingin mempertahankan kemandirian yang sudah diraih,” ujar Brigjen Langgeng di hadapan seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia yang hadir secara daring.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) yang kerap terkendala modal. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Himbara, petani kini memiliki akses langsung ke perbankan.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan komitmen besar perbankan dalam mendukung program ini. Untuk tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon sebesar Rp180 Triliun khusus untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Implementasi ini sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mulai memperluas lahan berkat modal tersebut.
Tak hanya urusan modal, Polri juga hadir di sisi hilir untuk memutus rantai permainan harga oleh tengkulak. Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak.
Berdasarkan surat dinas internal tanggal 12 Januari 2026, Bulog ditargetkan menyerap 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan harga beli Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah mendorong harga beli yang sangat berpihak pada petani, yakni Rp6.400 per kg,” tambah Brigjen Langgeng.
Program strategis ini juga menyasar pemanfaatan lahan-lahan tidur di berbagai wilayah untuk dikonversi menjadi lahan produktif. Dengan pendampingan manajerial dari Polri, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga cakap dalam mengelola keuangan sehingga taraf hidup mereka meningkat secara berkelanjutan.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, Polri optimistis ekosistem jagung pakan ternak akan menjadi pilar kokoh bagi ketahanan pangan nasional sekaligus motor kesejahteraan bagi petani Indonesia di tahun 2026.
