Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memacu rencana besar pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Selatan (JLS). Proyek strategis ini dirancang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota sekaligus menjadi mesin baru pemerataan ekonomi di wilayah selatan.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan pemaparan Hasil Studi Kelayakan (FS) Pembangunan JLS yang terintegrasi dengan Flyover oleh Tim Pusat Kajian LKFT Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) di Ruang Angling Dharma, Senin (18/2/2026).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa pembangunan JLS bukan sekadar membangun jalan baru, melainkan upaya pemecahan masalah transportasi yang cerdas. Ia meminta tim teknis untuk mengedepankan prinsip efisiensi tanpa mengesampingkan nilai fungsi jangka panjang.
“Kita dorong konsep yang efisien dan minimalis namun tetap visioner. Salah satunya dengan mempertimbangkan struktur atau layout jalur yang lebih detail serta efisiensi lahan,” ujar Bupati Wahono.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BM PR) Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ifan, menjelaskan bahwa setelah tahap studi kelayakan rampung pada 2025, proyek akan langsung tancap gas di tahun 2026.
Tahun ini, Pemkab Bojonegoro akan fokus pada beberapa agenda paralel yaitu Penyusunan Detailed Engineering Design (DED) untuk JLS, flyover, dan jembatan, Penyusunan dokumen pengadaan tanah, dan Penyelesaian dokumen lingkungan (AMDAL) dan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN).
Secara teknis, JLS akan diposisikan di sebelah selatan rel kereta api. Mengingat akses masuk kota di sisi selatan terhambat oleh perlintasan sebidang, JLS dirancang terintegrasi dengan flyover.
Hal ini bertujuan agar kendaraan bermuatan besar memiliki jalur khusus dan tidak masuk ke jantung kota.
Prof. Ali Awaluddin dari LKFT UGM memaparkan bahwa pemodelan ini fokus mengurai titik-titik macet kronis, seperti Bundaran Jetak, dan Simpang Proliman Kapas
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menyatakan dukungan penuh atas urgensi proyek ini. Meski demikian, ia memberikan tiga catatan penting agar proyek ini berjalan selaras dengan kepentingan rakyat
1. Perlindungan Lahan: Konsultasi mendalam agar pembebasan lahan tidak menggerus lahan pertanian produktif.
2. Akses Ekonomi Lokal: Pembangunan tidak boleh mematikan usaha warga sekitar, melainkan harus membuka peluang baru.
3. Manajemen Arus: Titik pintu masuk dan keluar harus dihitung akurat agar tidak memicu titik kemacetan baru.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran pimpinan DPRD, serta kepala OPD terkait. JLS diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro.
