Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membawa angin segar bagi para wajib pajak di awal tahun 2026.
Melalui kebijakan terbaru, Pemkab memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bahkan, sejumlah objek pajak justru mengalami penurunan nilai pajak terutang.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengonfirmasi bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2026 sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat.
Langkah ini diambil sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan prinsip keadilan bagi warga Bojonegoro.
“Untuk tahun 2026, PBB-P2 yang SPPT-nya telah diterimakan dipastikan tidak ada kenaikan. Justru ada beberapa yang mengalami penurunan. Ini adalah upaya kami memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” ujar Nurul Azizah.
Mulai tahun ini, perhitungan pajak di Bojonegoro mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2025 yang menerapkan sistem tarif tunggal (single tarif).
Meskipun sistem baru ini berpotensi memicu lonjakan nilai di beberapa sektor, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan langkah mitigasi melalui kebijakan strategis.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Yusnita Liasari, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024.
Peraturan ini berfungsi untuk mengoreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) agar kenaikan tetap terkendali dan tidak membebani ekonomi masyarakat.
“Kami melakukan penyesuaian pada DPP di setiap objek pajak. Tujuannya agar ada keseimbangan antara target penerimaan daerah dengan kemampuan riil ekonomi masyarakat saat ini,” jelas Yusnita.
Sebagai gambaran, pada tahun 2025 lalu, realisasi PBB-P2 Bojonegoro mencapai Rp 47,221 miliar dengan total wajib pajak sebanyak 760.071 WP. Sebaran wajib pajak ini mencakup 28 Kecamatan, 419 Desa, dan 11 Kelurahan
Pemerintah berharap kebijakan tanpa kenaikan ini dapat memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
Partisipasi aktif warga dalam membayar PBB-P2 dinilai menjadi mesin utama dalam menggerakkan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi di seluruh wilayah Bojonegoro.
