Pemerintahan

Pembangunan BKKD 2025 di Kedungadem Tuntas, 20 KM Jalan Desa Kini Mulus”

liputanbojonegoro637
×

Pembangunan BKKD 2025 di Kedungadem Tuntas, 20 KM Jalan Desa Kini Mulus”

Sebarkan artikel ini
BB1A0F6F 94E8 490D 9ED7 E4940C2DE92C

Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus menunjukkan komitmen kuat dalam memeratakan pembangunan hingga ke tingkat desa.

Di wilayah Kecamatan Kedungadem, program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2025 dilaporkan telah tuntas dilaksanakan oleh hampir seluruh desa di wilayah tersebut.

Tercatat, sebanyak 22 dari total 23 desa di Kecamatan Kedungadem berhasil merealisasikan program BKKD tahun ini. Pembangunan tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

Camat Kedungadem, Sahlan, mengungkapkan bahwa intensitas pembangunan tahun ini sangat masif. Peningkatan kualitas jalan menjadi prioritas utama guna menunjang mobilitas warga.

Total Panjang Jalan: 20.139 meter (20,1 KM), Jenis Konstruksi: Perkerasan jalan menggunakan rigid beton dan aspal.

“Pembangunan tahun ini menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari akses jalan yang memadai hingga penguatan konektivitas antar-desa,” ujar Sahlan pada Senin (9/3/2026).

Selain fokus pada jalan raya, alokasi dana BKKD juga dialirkan untuk membangun infrastruktur pendukung guna menjaga ketahanan lingkungan di antaranya:

1. Drainase: Pembangunan saluran air untuk mencegah genangan di kawasan permukiman warga.

2. TPT & Bronjong: Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pemasangan bronjong di titik-titik rawan sebagai langkah antisipasi longsor dan penguatan struktur tanah.

Dari seluruh desa di Kecamatan Kedungadem, hanya Desa Drokilo yang tidak mendapatkan alokasi BKKD tahun ini. Meski demikian, Sahlan memastikan bahwa proses pengerjaan di 22 desa lainnya telah mengikuti spesifikasi teknis yang ketat.

Menyadari besarnya anggaran yang dikelola, pihak Kecamatan Kedungadem melakukan pendampingan intensif, baik secara administratif maupun peninjauan langsung di lapangan.

“Kami berkomitmen melakukan pendampingan dan pengawasan agar penggunaan dana berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” tegas Sahlan.

Melalui masifnya pembangunan infrastruktur ini, Pemkab Bojonegoro berharap indeks kesejahteraan masyarakat di pelosok desa dapat meningkat seiring dengan kemudahan akses transportasi dan distribusi ekonomi.