Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menyusun sebuah masterplan strategis untuk mengatasi berbagai tantangan multidimensi di Bojonegoro. Masterplan ini berfokus pada penanganan bencana, kelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang rawan bencana.
Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, Kepala Bappeda Achmad Gunawan, dan Ketua Komisi D DPRD Imam Solikhin, masterplan ini dipaparkan sebagai peta jalan pembangunan Bojonegoro untuk 5-10 tahun ke depan. Tujuannya adalah mengubah kerentanan menjadi kekuatan dan tantangan menjadi peluang, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan, menjelaskan bahwa pola bencana di Bojonegoro telah berubah. Jika dulu banjir identik dengan luapan Sungai Bengawan Solo di wilayah utara, kini kecenderungan banjir bergeser ke wilayah selatan, sering kali berupa banjir bandang. Di sisi lain, kekeringan semakin meluas dan degradasi lingkungan menjadi ancaman serius.
Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan bahwa Bojonegoro, meskipun kaya akan sumber daya air, justru menghadapi ironi: kelebihan air saat musim hujan menyebabkan banjir, sementara kekurangan air saat kemarau memicu kekeringan. Dengan 72% penduduk berprofesi sebagai petani, bencana ini sangat berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Data kebencanaan tahun 2024 menunjukkan bahwa 46 desa dan 13 kecamatan terdampak banjir, sementara kekeringan melanda 33.000 kepala keluarga.
Sebagai langkah mitigasi, Wakil Bupati menekankan pentingnya:
> Normalisasi sungai di desa-desa yang menjadi langganan banjir.
> Penyediaan informasi dini terkait cuaca, khususnya untuk membantu petani menyesuaikan masa tanam.
> Penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai aturan, dengan fokus pada pemilihan tanaman yang tepat untuk menyerap air.
Strategi Masterplan: Agroforestri dan Penguatan Komunitas
> Salah satu strategi kunci dalam masterplan ini adalah mengoptimalkan potensi hutan Bojonegoro seluas 95.800 hektare melalui pengembangan hutan pangan berbasis agroforestri. Tim kajian dari UGM menyoroti metode ini sebagai solusi berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Kajian yang dilakukan tim UGM mencakup identifikasi vegetasi pangan potensial, seperti jagung lokal, singkong, dan kacang tanah, yang dikenal tahan kekeringan. Tanaman umbi lokal seperti gadung dan gembili juga disarankan untuk dilestarikan sebagai sumber pangan alternatif. Implementasi pola tanam agroforestri ini sudah terlihat di beberapa kecamatan, seperti Temayang dan Margomulyo.
Selain itu, masterplan ini memprioritaskan peningkatan kapasitas masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat pengetahuan, kesadaran, keterampilan kesiapsiagaan, dan kelembagaan lokal untuk menghadapi bencana. Wilayah dengan risiko tinggi, seperti Desa Gondang dan Desa Kacangan, menjadi target utama dalam program ini.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Solikhin, menyoroti ironi antara kekayaan alam dan tingginya angka kemiskinan serta pengangguran. Ia berharap masterplan ini dapat melahirkan ide-ide luar biasa dan menjadi landasan kolaborasi untuk membangun Bojonegoro yang lebih baik.
Namun, terdapat tantangan serius dalam implementasi, yaitu kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat (sentralisasi kewenangan kehutanan) dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, integrasi program antar sektor masih lemah dan peran Pemkab belum optimal.
Sebagai solusi, masterplan ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan melalui revisi regulasi, integrasi program sektoral, dan penguatan lembaga lokal seperti Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Harmonisasi ini dianggap sebagai syarat mutlak untuk menciptakan pengelolaan hutan dan pertanian yang adil, lestari, dan tangguh bencana di Bojonegoro.
Wakil Bupati Nurul Azizah menutup rapat dengan harapan bahwa masterplan ini tidak hanya menjadi dokumen teknis, melainkan “kompas” yang memandu pembangunan fisik dan menumbuhkan pola pikir masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai. (Prokopim)
