Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menekankan pentingnya peran Camat sebagai garda terdepan pemerintah dalam menjawab keresahan masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (4/3/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, 28 Camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro.
Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menyatakan bahwa Rakor ini merupakan instrumen penting untuk membangun sinergi dan komunikasi yang kuat.
Ia meminta para Camat tidak hanya sekadar memimpin administrasi, tetapi harus terjun langsung memahami kondisi demografi dan geografis wilayahnya.
“Posisi Camat sangat penting dalam menjalankan pemerintahan hingga tingkat desa. Harus visioner, koordinatif, tegas, responsif, dan berintegritas.
Kehadiran pemerintah harus mampu menjawab dan menyelesaikan agenda serta tantangan yang ada di masyarakat,” tegas Bupati.
Beliau menambahkan bahwa pemetaan wilayah yang akurat akan menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengangkatan potensi lokal di setiap kecamatan.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengingatkan jajaran Camat untuk memperketat pemantauan wilayah, termasuk pengawasan terhadap bangunan tidak berizin.
Ia merinci bahwa prioritas pembangunan tahun 2026 masih berfokus pada infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi.
“Prioritas kita meliputi jalan, jembatan, gedung sekolah, serta mendorong potensi ekonomi dan pariwisata.
Saya minta usulkan mana yang paling prioritas agar pemerintah benar-benar hadir secara responsif dan solutif sesuai arahan Bapak Bupati,” ujar Nurul Azizah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan bahwa dalam Rakor ini para Camat memaparkan kondisi objektif dan program prioritas di wilayah masing-masing, yang mencakup empat poin strategis:
1. Potensi Wilayah: Pengembangan sektor pertanian, wisata, UMKM, serta pengelolaan aset Pemkab di tiap kecamatan.
2. Infrastruktur: Usulan pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan sarana prasarana vital lainnya.
3. Program Unggulan: Evaluasi pelaksanaan program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega.
4. Data dan Kesejahteraan: Progress Verifikasi dan Validasi (Verval) DTSEN, pemetaan distribusi program bantuan pemerintah, serta pendataan angka pengangguran per desa.
Melalui koordinasi ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh program kerja tahun 2026 dapat terintegrasi dengan baik antara kebijakan kabupaten dan kebutuhan riil di tingkat kecamatan.
