BOJONEGORO – Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan dukungan penuh terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang dirasa strategis untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Pada sidang paripurna yang berlangsung pada 21 Mei 2025, juru bicara fraksi PKB, Imam Sholikin, menekankan pentingnya keberadaan raperda terkait perlindungan petani dan pengelolaan sampah.
Raperda pertama berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan petani, yang saat ini menghadapi tantangan serius seperti ketidakpastian pasar dan dampak perubahan iklim.
Fraksi PKB percaya bahwa payung hukum yang kuat diperlukan untuk memberi perlindungan bagi petani. “Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan daerah.
Namun, banyak di antara mereka yang masih rentan secara ekonomi. Raperda ini harus menjadi instrumen untuk menjamin hak-hak mereka,” ujar Imam Sholikin.
Sementara itu, raperda kedua berkaitan dengan pengelolaan sampah, yang diakui sebagai isu penting di masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah menjadi faktor utama dalam sistem yang buruk saat ini.
Fraksi PKB mengusulkan agar pemerintah kabupaten menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) di setiap kecamatan serta meningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Mereka juga meminta agar ada supervisi terhadap limbah industri untuk menjaga lingkungan.
Dengan harapan bahwa dua raperda ini dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah, Fraksi PKB meyakini bahwa perubahan regulasi akan berdampak besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
