Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kecamatan Kepohbaru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2026 pada Rabu (11/2/2026). Forum ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan, kepala desa, perwakilan tokoh masyarakat, serta jajaran DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hadir langsung memberikan pengarahan, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar.
Dalam sambutannya, Abdulloh Umar menegaskan bahwa Musrenbangcam adalah wadah krusial untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan menjadi fondasi penyusunan APBD. Ia meminta seluruh pihak untuk tidak menganggap agenda ini sebagai rutinitas tahunan belaka.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas. Di sinilah aspirasi desa dan masyarakat ditata, dipilih, dan diprioritaskan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegas Umar.
Politisi tersebut meminta pemerintah desa untuk jeli dalam menentukan skala prioritas, terutama di sektor infrastruktur. Ia menekankan agar pembangunan tidak hanya dilihat dari batas administratif desa, melainkan dari azas manfaat jangka panjang.
Umar mencontohkan, pembangunan jalan atau jembatan penghubung yang membuka akses ke ratusan hektare lahan pertanian harus diutamakan karena berdampak langsung pada penguatan ekonomi kerakyatan. “Kalau manfaatnya dirasakan banyak warga dan mempercepat distribusi hasil pertanian, itu layak diprioritaskan,” imbuhnya.
Selain infrastruktur, sektor ketahanan pangan menjadi sorotan utama. Menyelaraskan dengan program strategis nasional, Umar mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Menurutnya, pengelolaan hasil tani dan pemasaran produk unggulan desa melalui koperasi harus dilakukan secara profesional agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
Menjawab tantangan kebutuhan air di wilayah Kepohbaru, Umar mengungkapkan rencana pembangunan embung berskala besar. Namun, ia memberikan catatan bahwa proyek ini memerlukan tahapan yang panjang, mulai dari kajian teknis hingga perizinan.
“Ini bukan proyek instan. Mengingat proses kajian dan pembebasan lahan yang ada, realisasi pembangunan diperkirakan paling cepat baru bisa dilaksanakan pada tahun 2028,” jelasnya.
Menutup arahannya, Ketua DPRD berharap hasil dari Musrenbangcam Kepohbaru ini melahirkan usulan-usulan yang berkualitas dan realistis.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi data dalam perencanaan agar program yang disusun tidak berbenturan dengan regulasi bantuan keuangan yang berlaku.
