Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Bongkar Ratoon Tebu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Langkah strategis ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta mengejar target peningkatan produksi gula nasional.
Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, perwakilan kementerian terkait, serta kepala daerah dari wilayah penghasil tebu di Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro memaparkan laporan komprehensif mengenai perkembangan lahan tebu di wilayahnya. Bojonegoro menjadi salah satu tumpuan dalam program bongkar ratoon dan perluasan areal tanam.
1. Program Bongkar Ratoon 2025
• Target: 250 Hektare (Ha).
• Realisasi Data Existing: 54,9 Ha.
• Data CPCL: 54 Ha.
• Potensi Tambahan: Terdapat lahan Perhutani seluas 178 Ha yang sudah tertanam, sehingga optimisme untuk mencapai target 250 Ha sangat besar.
2. Perluasan Lahan Tebu
• Target Awal: 2.028 Ha.
• Data CPCL Saat Ini: 224 Ha (melibatkan 13 kelompok tani).
• Potensi Identifikasi Baru: 239 Ha.
• Komitmen Daerah: Bojonegoro menyatakan kesiapan untuk merealisasikan perluasan hingga 500 Ha melalui optimalisasi lahan yang ada.
Wakil Gubernur Jawa Timur menekankan pentingnya pemanfaatan waktu yang tersisa hingga akhir Desember. Ia mendorong kepala daerah untuk kembali menyisir lahan potensial di luar kawasan hutan.
“Proses tebangan di beberapa wilayah masih akan berlangsung hingga Mei–Juni mendatang. Ini adalah peluang untuk identifikasi detail mengenai varietas dan kondisi tanah guna percepatan bongkar ratoon,” ujar Wakil Guber
Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa target bongkar ratoon nasional sebesar 70.000 hektare memerlukan kerja sama kolaboratif. Pemprov Jatim telah menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Pertanian serta Panglima TNI untuk pemanfaatan lahan perhutanan sosial.
Beberapa poin utama arahan Gubernur meliputi Penyederhanaan Birokrasi: Mendorong percepatan Juknis agar verifikasi CPCL dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten, Manajemen Waktu: Penyusunan timeline mundur hingga batas kontrak 31 Desember untuk memastikan kepastian jadwal tanam dan panen, dan Ekosistem Terintegrasi: Kebijakan bongkar ratoon harus menjamin kepastian harga, jadwal giling, dan kapasitas pabrik agar petani tetap tertarik menanam tebu.
Rapat koordinasi ini mempertegas komitmen Jawa Timur sebagai lumbung gula nasional. Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, dan kementerian, diharapkan swasembada gula dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Jawa Timur. (Prokopim)
