Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro kembali menuai sorotan tajam setelah puluhan siswa SMAN 1 Kedungadem mengalami gejala keracunan massal. Kejadian ini dilaporkan terjadi setelah para siswa menyantap menu nasi kuning MBG pada Rabu, (01/09/2025).
Camat Kedungadem, Bayudono Margajelita, mengonfirmasi insiden tersebut. Hingga Kamis, (02/10/2025), tercatat sebanyak 90 siswa tidak masuk sekolah akibat sakit. Dari jumlah tersebut, 13 siswa membutuhkan perawatan medis, dan 8 di antaranya harus menjalani rawat inap .
Bayudono menjelaskan bahwa para siswa yang terdampak rata-rata mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga diare hebat. Gejala sakit ini muncul beberapa jam setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program MBG.
“Efeknya memang bukan langsung hari itu, tapi setelahnya. Dugaan sementara akibat menu nasi kuning MBG,” ungkap Camat Kedungadem, seraya menambahkan bahwa penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh dari tenaga kesehatan di tiap desa.
Saat ini, pihak Puskesmas Kedungadem dan tim kesehatan setempat sedang berjibaku melakukan penanganan terhadap siswa yang sakit sekaligus melakukan pengecekan mendalam terhadap sampel makanan yang dikonsumsi. Korban diare akibat dugaan keracunan ini dilaporkan masih terus berdatangan ke Puskesmas.
Kasus berulang ini langsung menyulut kritik dari legislatif daerah. Anggota DPRD Bojonegoro, Moch. Choirul Anam, menilai pelaksanaan MBG di Bojonegoro kurang memperhatikan aspek keamanan dan minim koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Program ini memang dari pemerintah pusat, tapi mestinya tetap koordinasi dengan pemerintah daerah. Kalau tidak melibatkan daerah, lalu ketika ada kejadian seperti ini siapa yang bertanggung jawab?” tegas Anam.
Ia mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG di Bojonegoro.
Menurutnya, program yang seharusnya berfungsi meningkatkan gizi siswa justru berbalik arah dan menimbulkan masalah kesehatan serius. Kasus ini kembali menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG di daerah.
