Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Rabu (22/10/2025) di Balai Desa. Pertemuan ini bertujuan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 sekaligus menyusun Daftar Usulan (DU) untuk Tahun 2027.
Acara tersebut dihadiri oleh Camat Kedungadem beserta Forkopimcam, Pendamping Desa, Kepala Desa Kesongo Kusnadi bersama perangkat desa, BPD, serta berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga ibu-ibu PKK. Suasana musyawarah berlangsung partisipatif, mencerminkan semangat bersama dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Kesongo, Kusnadi, menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus selaras dan sinkron dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Sinergi ini, menurutnya, adalah kunci untuk mengamankan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, termasuk program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Untuk tahun 2026, kami memprioritaskan pembangunan jembatan di Dusun Mundu yang akan kami ajukan melalui program BKK,” ujar Kusnadi. Ia menegaskan, infrastruktur ini krusial untuk memperlancar akses antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Setelah jembatan rampung, desa berencana melanjutkan dengan pembangunan jalan penghubung menuju Dusun Mundu secara bertahap, sebagai bagian dari rencana jangka menengah peningkatan konektivitas.
Kusnadi juga mengajak peserta Musrenbangdes untuk memastikan seluruh usulan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah. Program desa wajib mendukung kebijakan seperti Menu Makan Bergizi Gratis (MBG), cek kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, serta program daerah seperti Gayatri, yang sebagian pembiayaannya berasal dari BKK.
Pendamping Desa, Yudi Firdaus, turut memberikan pemaparan mengenai salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Program ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui sistem usaha bersama berbasis potensi lokal.
“Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi desa,” terang Yudi. Koperasi Merah Putih berpotensi mengajukan pinjaman modal hingga Rp3 miliar, tergantung pada rencana usaha yang diajukan.
Pelaksanaan program ini akan menggandeng bank-bank milik negara (Himbara), di mana fasilitasi untuk wilayah Bojonegoro akan dilakukan melalui Bank BNI. Pemerintah desa dan pengurus koperasi diimbau segera menyiapkan proposal rencana usaha, berfokus pada potensi seperti sektor pertanian, peternakan, atau usaha mikro lokal. Selain itu, desa diwajibkan menyediakan cadangan dana maksimal 30 persen dari Dana Desa sebagai jaminan risiko dan dukungan terhadap keberlanjutan koperasi.
Musrenbangdes Kesongo menjadi momentum penting bagi seluruh elemen desa untuk menyatukan visi pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, memastikan setiap program yang ditetapkan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
