Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, diwakili oleh Bupati Setyo Wahono, menggelar pertemuan dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro. Pertemuan yang diadakan di ruang batik Madrim Pemkab Bojonegoro ini menjadi wadah dialog untuk membahas dua isu penting: indikasi pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan dan evaluasi program beasiswa Pemkab.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan BEM Bojonegoro, Wahyu, secara lugas menyampaikan temuan adanya dugaan pungli di sejumlah sekolah, khususnya di kecamatan Borno, Ngasem, dan Kalitidu. “Kami telah mengumpulkan data dari sekolah-sekolah ini dan menuntut sikap tegas dari pemerintah,” ujar Wahyu.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Akhmad Mutadlo, menyatakan keseriusan Pemkab. Ia menegaskan telah memanggil seluruh kepala sekolah SMP negeri untuk memberikan peringatan keras. “Kami akan menindaklanjuti kasus ini. Jangan sampai ada uang negara yang disalahgunakan oleh oknum,” tegas Mutadlo.
Meskipun demikian, Mutadlo menjelaskan beberapa pengecualian. Sekolah swasta, ia sampaikan, memang memiliki ketentuan biaya mandiri, sementara sekolah negeri yang dilengkapi fasilitas asrama, seperti SMP Terpadu, juga memiliki skema pembayaran yang sah. Ia juga mengingatkan bahwa Komite Sekolah Negeri dilarang mengumpulkan sumbangan karena kebutuhan operasional ringan sudah tercover oleh Dana BOS. Selain itu, Mutadlo menginformasikan bahwa Pemkab tidak lagi melakukan pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan surat edaran per 14 Februari 2022.
Selain isu pungli, BEM juga menyoroti permasalahan dalam program beasiswa, khususnya terkait ketidaktepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi untuk Beasiswa Tugas Akhir Saintis dan program 10 Sarjana 1 Desa.
Dalam sesi klarifikasi, Kadindik Bojonegoro menjelaskan bahwa program 10 Sarjana masih berjalan sesuai Peraturan Bupati (Perbup) yang lama. Namun, sebagai bentuk perbaikan, Pemkab tengah merancang skema beasiswa baru yang diberi nama Beasiswa Makmur dan Membanggakan. Program baru ini akan mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk:
> Beasiswa Saintis
> Beasiswa Pondok Pesantren
> Beasiswa Keluarga Miskin (berdasarkan data Damisda desil 1-5 per desa)
> Beasiswa Tugas Akhir (khusus untuk mahasiswa dari keluarga miskin, baik di PTN maupun PTS)
Mutadlo memastikan bahwa para mahasiswa yang saat ini sudah menerima beasiswa akan tetap mendapatkan bantuan hingga lulus, asalkan mereka memenuhi syarat seperti Indeks Prestasi (IP) minimal 2.75. Ia juga mengakui bahwa beasiswa tugas akhir belum dapat direalisasikan tahun ini.
Menanggapi isu beasiswa, Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa visi Pemkab adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, ia menetapkan kriteria ketat, terutama untuk beasiswa tugas akhir, di mana kampus calon penerima harus memiliki akreditasi minimal B.
“Jika semua kampus akreditasi C bisa mendapat beasiswa, maka saya lebih memilih untuk mendorong kampus agar minimal mencapai akreditasi B,” tegas Bupati. Ia berjanji akan berkomunikasi langsung dengan rektor kampus berakreditasi C, seperti At Tanwir, untuk mendukung mereka dalam meningkatkan status akreditasi.
Bupati juga mengkritik kampus swasta yang cenderung berorientasi bisnis dan enggan berkompetisi. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa setiap kampus wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Bojonegoro. “Kita sebagai warga negara berhak mendapatkan kuliah yang layak,” tandasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Bupati memutuskan untuk mengirimkan daftar penerima beasiswa secara langsung ke masing-masing kampus, alih-alih melalui BEM, untuk menghindari penyalahgunaan informasi.
Pertemuan ini ditutup dengan apresiasi tinggi dari Bupati kepada BEM. “Saya sangat berterima kasih. Saya senang selalu menerima kalian, karena kalian adalah generasi unggul masa depan. Semangat kita sama, yaitu membangun Bojonegoro yang unggul dan sejahtera,” tutupnya. (Prokopim)
