BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk mewujudkan transparansi data kemiskinan di desa-desa. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran. Dalam sebuah apel rutin pada hari Rabu, (23/04/2025) Di halaman pendopo malowopati Bojonegoro.
Wakil Bupati Nurul Azizah mengungkapkan pentingnya mempublikasikan data warga miskin agar masyarakat dapat mengawasi validitas data yang digunakan.
Wabup Nurul Azizah menyatakan, keterbukaan data sangat penting untuk akurasi program pengentasan kemiskinan. Ia menekankan bahwa setiap desa harus menerbitkan data warga miskin secara terbuka.
Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan terlibat langsung dalam pengawasan keabsahan data. Menurutnya, publikasi ini dapat dilakukan di balai desa atau tempat umum lainnya.
Langkah transparansi ini sejalan dengan arahan Bupati Setyo Wahono, yang mendorong pendekatan kolaboratif dalam menangani isu-isu kemiskinan.
Selain itu, setelah apel, para pejabat struktural berpartisipasi dalam forum informal bernama Ngopi, yang membahas berbagai isu strategis berkaitan dengan masyarakat.
Salah satu topik penting yang dibahas adalah pengalokasian anggaran untuk santunan kematian bagi warga miskin melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan semangat gotong royong, Pemkab Bojonegoro berupaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak kepada rakyat.
