Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas). Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, (15/12/2025), bertempat di Pendopo Malowopati, Bojonegoro.
Rakor ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban BKK Linmas berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat kapasitas operasional Linmas di tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) kecamatan, serta perwakilan sekretaris desa dan pelaksana Linmas di tingkat desa.
Dalam laporannya, Pelaksana Harian Satpol PP, Arif Nanang, menjelaskan bahwa BKK Linmas adalah terobosan Pemkab Bojonegoro untuk mendukung operasional Linmas yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan membantu pelayanan masyarakat di desa.
“Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Limas sekaligus menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran,” ujar Arif Nanang.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan berbasis data valid. Ia menyoroti bahwa pembangunan daerah ke depan harus didukung oleh data yang akurat, terutama terkait isu-isu vital seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan potensi masyarakat desa.
“Dengan keterbatasan fiskal yang ada, setiap anggaran harus tepat sasaran. Oleh karena itu, peran perangkat desa, Limas, dan seluruh elemen di tingkat desa menjadi sangat penting dalam mendukung penyediaan data yang valid dan pelaksanaan program pemerintah,” tegas Wakil Bupati Nurul Azizah.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Nurul Azizah memberikan apresiasi atas peran aktif Linmas yang selama ini membantu pengamanan lingkungan, pengaturan lalu lintas, hingga mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia menekankan bahwa BKK Linmas bukan merupakan honor, melainkan dukungan operasional yang diberikan berdasarkan kinerja dan komitmen pelaksanaan tugas di lapangan.
Melalui Rakor ini, Pemkab Bojonegoro berharap pengelolaan BKK Linmas semakin tertib administrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemberdayaan Limas sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan daerah. (Prokopim)
