Pemerintahan

Pemkab Bojonegoro Integrasikan Anjab-ABK dan SAKIP 2026

liputanbojonegoro637
×

Pemkab Bojonegoro Integrasikan Anjab-ABK dan SAKIP 2026

Sebarkan artikel ini
E070C4B9 2902 4037 A39E E39159DDB5BB

Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui sosialisasi Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta pengembangan aplikasi SAKIP dan SINARAN. Kegiatan ini digelar di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (28/1/2026).

Langkah strategis ini merupakan upaya nyata dalam penataan jabatan, pengelolaan beban kerja, serta peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya efektivitas kinerja pemerintah agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pada tahun 2026 ini, Pemkab fokus pada sinkronisasi kinerja.

“Kami mengaitkan kinerja individu secara linear dengan kinerja organisasi yang terintegrasi melalui aplikasi. Dengan begitu, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diukur secara objektif dan terarah,” ujar Edi Susanto.

Ia juga menambahkan bahwa sesuai arahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, seluruh program tahun 2026 harus direalisasikan tepat waktu. Dimulai pada Januari, targetnya pada Februari berbagai program kegiatan sudah mulai diluncurkan ke tengah masyarakat.

Di sisi teknis, Kepala Bagian Organisasi, Dyah Enggarini Mukti, menjelaskan bahwa integrasi aplikasi ini akan memudahkan pemetaan tugas. Anjab dan ABK menjadi fondasi utama dalam menentukan kebijakan kepegawaian ke depan, Terdapat beberapa poin utama yang menjadi target dari implementasi ini Memastikan kesesuaian uraian tugas dengan pekerjaan nyata di lapangan, Menentukan kebutuhan jumlah ASN secara rasional berbasis beban kerja, dan  Menata skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar sepenuhnya berbasis pada capaian kinerja.

Sosialisasi ini diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang membidangi kepegawaian, serta pejabat program dan pelaporan. Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap tercipta birokrasi yang lebih tertib, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bojonegoro.