Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Inspektorat menggelar evaluasi mendalam terhadap pengawasan internal daerah. Kegiatan ini melibatkan tim penilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur selama dua hari, Kamis (2/10) dan Jumat (3/10/2025), bertempat di Kantor Inspektorat Bojonegoro.
Evaluasi ini bertujuan utama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Inspektur Pembantu Pengawas Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor, Rahmat Junaidi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang disempurnakan oleh Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021.
Menurut Rahmat, pengendalian intern adalah proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh pimpinan dan pegawai guna memastikan tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan intern mencakup serangkaian kegiatan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan setiap fungsi organisasi berjalan sesuai tolok ukur yang ditetapkan.
Sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro, evaluasi ini secara khusus menyasar Perangkat Daerah (PD) yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik KKN. Hal ini terutama PD yang berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, keuangan, dan memiliki alokasi anggaran yang besar.
“Langkah ini merupakan bentuk antisipasi Pemkab Bojonegoro dalam mencegah potensi praktik KKN di lingkungan pemerintahan daerah,” terang Rahmat Junaidi.
Ia berharap, evaluasi berkala ini dapat menumbuhkan kesadaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk selalu tertib administrasi dan berkomitmen penuh mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Dengan adanya evaluasi bersama BPKP, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjaga kualitas tata laksana pemerintahan, memperkuat sistem pengawasan, serta menjamin prinsip akuntabilitas dan transparansi di seluruh perangkat daerah.
