Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Bojonegoro Tahun 2026.
Acara yang bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ini dilaksanakan di Ruang Angling Dharma pada Jumat (27/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi Pemkab Bojonegoro untuk merumuskan skala prioritas pembangunan di tengah tekanan tantangan ekonomi global dan dinamika geopolitik.
Musrenbangkab kali ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bojonegoro, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Bojonegoro. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, instansi vertikal, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, hingga akademisi.
Menariknya, acara ini juga memperkuat kerja sama antarwilayah dengan hadirnya perwakilan dari enam kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
“Kondisi ekonomi global saat ini berdampak pada tantangan di Indonesia, khususnya Bojonegoro. Saya meminta seluruh OPD dan BUMD untuk memaksimalkan pendapatan, kurangi biaya, dan tekan efisiensi. Kita harus tetap menatap masa depan dengan optimis,” tegas Bupati.
Bupati memaparkan bahwa arah pembangunan Bojonegoro pada tahun 2027 akan tetap bertumpu pada dua pilar utama yaitu Pertanian Memaksimalkan potensi melalui tata kelola manajemen air yang baik guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan produktivitas petani dan Kesehatan Terus memacu peningkatan kualitas dan fasilitas rumah sakit sebagai modal utama masa depan generasi mendatang.
Bupati Setyo Wahono menutup arahannya dengan menekankan bahwa Musrenbang adalah instrumen penting untuk memastikan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap adanya masukan konstruktif dan solutif dari seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan Bojonegoro.
