Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro, 02 Desember 2025 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Angling Dharmo Pemkab Bojonegoro pada Selasa, 02 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemkab dalam memperkuat tata kelola fiskal menjelang penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025–2026.
FGD ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dengan kehadiran langsung jajaran pejabat tinggi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Delegasi Kemendagri dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, GRCE. Kehadiran Dirjen Keuda ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan asistensi nyata kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola fiskal, efektivitas realisasi anggaran, dan daya ungkit pembangunan.
Dalam arahannya, Dirjen Fatoni menekankan tiga poin utama:
1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pengelolaan keuangan daerah.
3. Konsistensi implementasi regulasi terbaru.
Beliau juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semata diukur dari tingginya penyerapan anggaran, namun juga dari kualitas perencanaan, ketepatan program, dan besarnya manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Rombongan Kemendagri juga melibatkan pejabat eselon, perencana fungsional, dan tenaga pendamping teknis untuk memastikan FGD berjalan efektif sebagai ruang diskusi dua arah.
FGD secara resmi dibuka oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta kepala unit layanan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan komitmen Pemkab untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati turut menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya: Upaya mengatasi tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam beberapa tahun terakhir, dan Pentingnya percepatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran kegiatan pembangunan.
Menatap APBD 2026, Pemkab berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, serta memastikan program prioritas dapat berjalan lebih awal.
Dirjen Fatoni memberikan apresiasi terhadap semangat Pemkab Bojonegoro dalam melakukan pembenahan fiskal daerah. Beliau menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM, konsistensi penganggaran, dan perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan realisasi APBD yang efektif dan berkualitas.
FGD ini diharapkan menjadi momen penting untuk konsolidasi dan penyelarasan pemahaman antara Pemkab Bojonegoro dan Kemendagri dalam menghadapi dinamika kebijakan keuangan daerah tahun 2025–2026. Melalui forum ini, koordinasi pusat dan daerah didorong untuk mewujudkan implementasi kebijakan fiskal yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil. (Prokopim)
