Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjukkan langkah proaktif dalam mitigasi bencana dengan menyelenggarakan Sosialisasi Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana. Acara ini digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa, (30/09/2025), di Pendopo Malowopati.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, bersama 125 peserta yang berasal dari berbagai elemen, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, akademisi, lembaga swasta, dan relawan.
Kepala BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, S.STP., MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembentukan klaster logistik bertujuan membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lintas pihak.
“Melalui klaster ini, kami ingin mempercepat kolaborasi multipihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—untuk memastikan bantuan logistik kebencanaan sampai tepat waktu, tepat sasaran, dan terorganisir. Dengan begitu, pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat,” tegas Heru.
Sementara itu, Yus Rizal, DCN., M.Epid, Direktur Optimalisasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, menekankan pentingnya sinergi. “Logistik dan peralatan tidak mungkin dipenuhi oleh satu institusi saja. Kami berharap Bojonegoro segera membentuk Klaster Logistik ini, sehingga menjadi kabupaten pertama di Jawa Timur dan kesembilan di Indonesia yang memilikinya,” jelasnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengakui bahwa kondisi geografis Bojonegoro menghadapi tantangan khusus, mulai dari kawasan rawan kekeringan dan banjir bandang di sekitar hutan dan aliran Bengawan Solo, hingga risiko terkait industri migas.
“Bencana puting beliung dan kekeringan sudah menjadi rutinitas tahunan. Oleh karena itu, keberadaan klaster logistik ini sangat strategis untuk memastikan distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak dapat berlangsung cepat, efisien, transparan, dan berkelanjutan,” ungkap Bupati.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dan berharap adanya bantuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat untuk mitigasi, seperti penguatan embung dan penanganan banjir/kekeringan. Ia menegaskan kesiapan Pemkab untuk bersinergi dan menyerahkan proposal program prioritas, mengingat efisiensi anggaran daerah yang tinggi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bojonegoro untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis kolaborasi, sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terdampak sesuai standar pelayanan minimum bidang kebencanaan. (Prokopim)
