Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat memperkuat sinergitas antar-Perangkat Daerah guna memastikan kondusivitas wilayah. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kreatif Lantai 6 Pemkab Bojonegoro, Selasa (20/01/2026).
Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum (Trantibum), serta Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Acara yang dihadiri oleh 19 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar lebih efektif dan humanis.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam arahannya menyampaikan bahwa ketertiban umum adalah tanggung jawab kolektif yang tidak boleh terkotak-kotak oleh kepentingan instansi masing-masing. Ia menyoroti pentingnya komunikasi lapangan guna menghindari isu negatif yang kerap berkembang di media akibat lambatnya respons petugas.
“Setiap OPD harus lebih responsif. Selesaikan masalah melalui tindakan nyata di lapangan, jangan sekadar berbalas di media sosial,” tegas Setyo Wahono.
Beliau juga menginstruksikan agar penguatan koordinasi ini menjangkau hingga level bawah, termasuk satuan Linmas dan pihak kecamatan. “Hilangkan ego sektoral yang saling menjatuhkan. Fokus kita adalah memberikan rasa aman yang nyata bagi seluruh masyarakat Bojonegoro,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, dipetakan tiga fokus utama penanganan ketertiban yang memerlukan kolaborasi terpadu:
1. Penanganan PMKS dan ODGJ: Kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo, dan Dispendukcapil untuk integrasi data.
2. Penataan PKL dan Toko Modern: Sinergi antara Dinas Dagkop UM di sisi pembinaan dan Satpol PP sebagai garda terakhir penegakan aturan.
3. Ketertiban Umum dan Lingkungan: Pengawasan reklame oleh Bapenda, disiplin siswa melalui Program “Kasih Sayang” oleh Dinas Pendidikan, serta mitigasi bencana bersama BPBD dan Damkar.
Upaya keras Pemkab Bojonegoro membuahkan hasil signifikan. Berdasarkan penilaian Kemendagri tahun 2025, Indeks Penyelenggaraan Trantibum Kabupaten Bojonegoro melonjak drastis ke peringkat 6 se-Jawa Timur dengan skor 88,12 (Kategori Sangat Baik). Angka ini merupakan kemajuan besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat 27.
Sebagai langkah konkret pasca-rapat, Pemkab Bojonegoro segera menyusun Standard Operating Procedure (SOP) lintas OPD untuk memperjelas pembagian tugas di lapangan. Selain itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan diperkuat di berbagai sektor untuk memastikan penegakan hukum yang profesional.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Kepala OPD sebagai simbol kesiapan melakukan deteksi dini dan koordinasi aktif demi menjaga stabilitas Kabupaten Bojonegoro. (Prokopim)
