Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Dalam Sidang Tahunan MPR 2025 yang disiarkan secara daring, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Pada hari Jumat, (15/08/2025). Pidato ini disaksikan langsung oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat paripurna DPRD Bojonegoro.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti isu kebocoran kekayaan negara yang sangat masif. “Jika ini dibiarkan, kita berpotensi menjadi negara gagal,” tegasnya. Ia mengungkapkan bahwa dalam 299 hari masa pemerintahannya, timnya berhasil menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rawan penyelewengan. Dana ini dialihkan dari anggaran yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor, untuk membiayai program-program yang lebih pro-rakyat.
Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang berfokus pada kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional.
Presiden juga memaparkan program-program prioritas yang telah mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, antara lain:
Program Makan Bergizi Gratis: Inisiatif ini dianggap sebagai investasi strategis untuk masa depan bangsa, bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia.
Program Koperasi Merah Putih: Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
Sekolah Rakyat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Langkah nyata pemerintah untuk menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh wilayah.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh presiden pendahulunya, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo, yang telah meletakkan fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Ia juga menyanjung kelancaran proses transisi kepemimpinan yang disebutnya sebagai bukti kematangan demokrasi Indonesia.
“Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita,” ujarnya. Ia menekankan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang sejuk, mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.
Sebelum pidato Presiden, Ketua MPR H. Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani juga menyampaikan sambutan. Muzani mengajak seluruh elemen bangsa untuk berefleksi dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Ia juga menyinggung rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan mengundang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan.
Sementara itu, Puan Maharani menggarisbawahi peran strategis partai politik dalam demokrasi Pancasila serta pentingnya perbaikan sistem pemilu agar lebih representatif. Puan mengapresiasi respons cepat Presiden Prabowo dalam menyelesaikan isu-isu strategis, seperti pencabutan izin tambang di Raja Ampat, yang menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat.
Pidato kenegaraan ini tidak hanya menjadi momentum refleksi, tetapi juga menjadi pijakan untuk melangkah maju, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan dihormati di panggung dunia.(Prokopim)
