Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 dengan prinsip tata kelola yang bersih dan sesuai regulasi. Untuk menjamin transparansi pada proyek yang masih berjalan hingga awal 2026, Pemkab melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna memastikan aspek legalitas pembangunan, terutama pada proyek trotoar dan drainase di wilayah perkotaan. Ia menekankan bahwa kebijakan pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan secara ketat berdasarkan progres fisik riil di lapangan per 31 Desember 2025.
“Pembayaran dilakukan berdasarkan kondisi fisik riil saat itu. Hal ini merupakan strategi tepat agar di kemudian hari tidak muncul permasalahan hukum atau ‘tabungan masalah’,” tegas Nurul Azizah dalam keterangannya.
Berdasarkan hasil asistensi bersama KPK, proyek yang belum tuntas di akhir tahun anggaran diberikan kesempatan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 hari kalender. Namun, Nurul Azizah mengingatkan adanya konsekuensi tegas jika rekanan tetap gagal memenuhi target tersebut.
“Jika selama masa perpanjangan 50 hari ini pengerjaan tetap belum selesai, maka pembayaran akan ditunda. Anggarannya baru akan dipasang kembali pada Perubahan APBD (P-APBD) berikutnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen waktu (time schedule) proyek agar ke depannya pembangunan bisa berjalan lebih efisien dan tepat waktu.
Di sisi teknis, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro melaporkan tren positif pada proyek rehabilitasi trotoar dan drainase di tujuh ruas jalan utama.
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) DPKPCK, Zunaidi, mengungkapkan bahwa hingga Kamis (8/1/2026), dua ruas jalan telah mencapai progres sempurna.
“Pengerjaan sudah selesai 100 persen di Jalan WR Supratman Timur dan Jalan KH. Mansyur. Sementara untuk ruas jalan lainnya, rata-rata progres fisik sudah berada di atas 80 persen,” ujar Zunaidi.
Beberapa ruas yang telah melampaui progres 80 persen meliputi Jalan WR Supratman Barat, Jalan AKBP M. Soeroko, Jalan Sawunggaling, Jalan Agung Suprapto, Jalan Pattimura, dan Jalan Panglima Polim
Pemkab Bojonegoro optimis dengan capaian ini, wajah pusat kota akan segera berubah menjadi lebih tertata, ramah bagi pejalan kaki, serta berfungsi optimal dalam mencegah banjir saat musim hujan. Nurul Azizah pun mengajak masyarakat untuk terus mendukung proses pembangunan ini demi manfaat jangka panjang bagi seluruh warga Bojonegoro.
