Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menjadi gugur kewajiban administratif.
Penegasan ini disampaikan saat membuka Forum Pra-Musrenbang Tematik Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kamis (26/03/2026).
Bupati menekankan bahwa intervensi pemerintah harus berbasis data akurat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menetapkan tiga poin krusial yang menjadi landasan kerja bagi seluruh perangkat daerah, camat, hingga tenaga medis di lapangan.
Poin pertama yang ditekankan Bupati adalah akurasi data dalam setiap perencanaan program. Kedua, ia menyoroti faktor lingkungan, khususnya kualitas air bersih, yang sering kali terlupakan dalam penanganan stunting.
Bupati menceritakan temuan lapangan di wilayah pegunungan di mana asupan gizi anak sudah tercukupi dari sayur-mayur, namun pertumbuhan mereka tetap terhambat akibat kualitas air tanah yang buruk atau memiliki kadar Total Dissolved Solids (TDS) di bawah standar.
“Stunting bukan hanya masalah makanan, tapi juga lingkungan. Masalah air bersih harus menjadi alat ukur penting. Saya minta Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait melakukan intervensi nyata terhadap kualitas air minum masyarakat,” tegas Setyo Wahono.
Poin ketiga yang menjadi sorotan utama adalah kejujuran dalam pelaporan. Bupati meminta para pemangku kepentingan untuk tidak memanipulasi data capaian di lapangan demi memberikan kesan keberhasilan semu.
“Saya menekankan komitmen bersama. Semuanya harus berbasis data. Jangan sampai ada laporan ABS (Asal Bapak Senang). Kalau ketahuan, akan saya tindak tegas,” ujarnya memperingatkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, melaporkan bahwa Pra-Musrenbang ini merupakan mandat nasional melalui aksi konvergensi.
Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan agar lebih responsif terhadap isu stunting sebelum dibawa ke tingkat Musrenbang Kabupaten pada 27 Maret 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, akademisi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat.
Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Bojonegoro menargetkan lahirnya program prioritas yang terintegrasi antara sektor kesehatan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga perlindungan sosial.
