Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengambil langkah tegas terhadap pengerjaan proyek infrastruktur jalan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo.
Proyek senilai kurang lebih Rp2 miliar tersebut diinstruksikan untuk dibongkar total setelah ditemukan pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Keputusan tersebut diambil usai Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Jumat (27/2/2026) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam sidak tersebut, tim menemukan sejumlah penyimpangan kualitas pada jalan sepanjang 1.180 meter tersebut. Ketebalan aspal dilaporkan hanya mencapai 5 hingga 6 sentimeter, serta ditemukan material lantai dasar (beskos) yang dinilai rapuh dan tidak memenuhi standar kelayakan.
Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kontraktor yang bekerja asal-asalan, terutama pada proyek yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Pemerintah tidak akan menoleransi pengerjaan proyek yang asal-asalan, terutama yang menggunakan anggaran besar dari negara,” tegas Nurul Azizah di lokasi.
Berdasarkan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro menetapkan tiga instruksi wajib bagi kontraktor:
1. Pembongkaran total pada bagian jalan yang tidak sesuai standar (tidak diperbolehkan sekadar tambal sulam).
2. Pengerukan ulang untuk mengganti material pondasi yang tidak layak.
3. Pembangunan kembali dari titik nol dengan memastikan kesesuaian terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Kepala Desa Ngampal, Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihak kontraktor telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan perbaikan total sesuai arahan tim monitoring gabungan yang melibatkan Inspektorat, Dinas PU Bina Marga, dan Pemerintah Kecamatan Sumberrejo.
Langkah tegas ini merupakan bentuk respons cepat Pemkab Bojonegoro atas aduan masyarakat.
Pihak Pemkab berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan terhadap seluruh proyek BKKD di wilayahnya guna memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas dan kesejahteraan warga.
