Jakarta, Liputanbojonegoro.com — Gelombang perlawanan buruh kembali mengguncang Ibu Kota. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh hari Kamis (30/10/2025), turun ke jalan dan memadati Plenary Hall JICC (Jakarta International Convention Center).
Mereka menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen serta mendesak pemerintah mencabut aturan outsourcing yang dinilai menindas pekerja dan memperparah ketimpangan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan jutaan buruh.
“Kami sudah cukup bersabar. Bila suara buruh terus diabaikan, maka mogok nasional dengan jutaan pekerja bisa jadi pilihan terakhir,” tegas Said Iqbal.
Menurutnya, aksi kali ini bukan sekedar unjuk rasa, tapi konsolidasi besar-besaran untuk memperkuat arah perjuangan buruh di seluruh Indonesia.
Selain di Jakarta, puluhan ribu buruh lainnya juga menggelar aksi serentak di berbagai daerah, dari Bandung, Surabaya, Medan, Batam, hingga Papua, menuntut hal yang sama, hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, dan sahkan UU Ketenagakerjaan yang baru.
Tiga Tuntutan Utama KSPI dan Partai Buruh:
1. Naikkan Upah Minimum 8,5–10,5 persen.
2. Cabut PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya (Outsourcing).
3. Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Said Iqbal juga menegaskan bahwa aksi ini bersifat damai dan konstitusional, namun jika pemerintah tetap membisu, maka gelombang mogok nasional akan melibatkan lebih dari 5 juta buruh di 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota.
“Kalau pemerintah masih pura-pura tuli, maka industri akan lumpuh. Kami siap hentikan produksi secara serentak,” ancamnya.
Aksi ini menandai babak baru perlawanan kelas pekerja terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat dan lebih berpihak pada pemodal besar.
