BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2024 pada hari Selasa, (03/06/2025). Dalam kesempatan forum rapat paripurna ini, Wahono memberikan sorotan terkait berbagai aspek pembangunan daerah.
Acara Rapat Paripuna dihadiri oleh Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat Se- Bojonegoro, Kepala BUMD, dan serta para undangan.
Dalam paparannya, bupati mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit daerah. Sumber anggaran dari BLUD bersifat otonom dan hanya dapat digunakan untuk kebutuhan internal. Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor lain, termasuk pajak daerah, menjadi perhatian utama pemkab.
“Pemkab telah melaksanakan berbagai upaya optimalisasi penerimaan, seperti penguatan basis data pajak, layanan keliling pajak bumi dan bangunan (PBB), dan program Warga Agen Pajak (WAP),” jelasnya.
Bupati Wahono juga menyampaikan komitmennya untuk menangani program kesejahteraan masyarakat. Menurut Bupati, tingkat kemiskinan di Bojonegoro mengalami penurunan menjadi 11,6 persen. Hal ini dicapai melalui strategi pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Wahono juga menegaskan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga seluruh warga dapat menikmati layanan kesehatan gratis.
Dari hasil rapat paripurna ini, harapannya adalah agar DPRD Kabupaten Bojonegoro dapat melanjutkan diskusi mengenai penyempurnaan kebijakan pembangunan untuk masa mendatang.
