Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menggelar rapat koordinasi teknis strategis pada Senin (16/03/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap dinamika geopolitik global dan ancaman krisis iklim yang diprediksi akan menekan sektor agraria nasional.
Agenda yang berlangsung di Bojonegoro ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, didampingi jajaran kepala dinas terkait, serta 232 Koordinator Penyuluh (Korlu) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai garda terdepan pendampingan petani.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurul Azizah memberikan peringatan serius terkait fluktuasi harga minyak mentah dunia yang kini menyentuh angka US$ 101 per barel.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu lonjakan harga pupuk dan menekan daya beli masyarakat secara luas.
“Penyuluh harus proaktif. Tantangan kita bukan hanya di sawah, tapi juga dinamika ekonomi dunia yang berdampak pada biaya produksi petani di daerah,” ujar Nurul Azizah di hadapan peserta.
Untuk menjaga stabilitas pangan, Pemkab Bojonegoro menetapkan tiga poin krusial sebagai langkah mitigasi:
1. Optimalisasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD): Pemkab mendorong sinkronisasi intensif antara DKPP dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga guna memvalidasi data lahan.
Hal ini krusial karena terdapat selisih signifikan antara target pusat sebesar 93.000 hektar dengan realita saat ini yang tercatat seluas 43.000 hektar.
2. Mitigasi Dampak Kemarau: Mengantisipasi musim kering yang diprediksi mulai pada April dan memuncak di Juni, penyuluh diminta mengarahkan petani untuk memilih komoditas yang sesuai dengan ketersediaan air guna menghindari gagal panen.
3. Elektrifikasi Pertanian: Pemerintah mendorong transisi besar-besaran dari mesin pompa berbahan bakar minyak (BBM) ke tenaga listrik. Inovasi ini diklaim mampu memangkas biaya operasional petani secara drastis, dari Rp2.900.000 menjadi hanya Rp1.100.000 per hektar.
Acara ini juga menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha (LPKU) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang,
Ibu Maria, untuk memberikan tinjauan teknis. Kehadiran Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Zaenal Fanani, serta Kepala Dinas PU Bina Marga, Chusaifi Ivan Rachmanto, menegaskan bahwa ketahanan pangan di Bojonegoro kini dikelola secara kolaboratif lintas instansi.
Meskipun saat ini tenaga penyuluh secara administratif berada di bawah naungan Kementerian, Pemkab Bojonegoro menekankan pentingnya koordinasi lapangan yang tetap selaras dengan kebijakan daerah.
Sebagai daerah yang menyumbang hampir 30% dari total kebutuhan migas nasional (sekitar 210.000 barel), keberhasilan sektor pertanian di Bojonegoro dianggap sebagai pondasi stabilitas ekonomi yang tak terpisahkan dari sektor energi.
Melalui dedikasi para petugas lapangan, Pemkab Bojonegoro optimis kedaulatan pangan dapat terjaga, sekaligus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh petani di tengah tantangan global yang kian kompleks. (Prokopim)
