Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan pentingnya memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 di ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Nurul Azizah, Sekretaris Daerah Edi Susanto, Staf Ahli Bupati, para asisten sekda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat se-Kabupaten Bojonegoro.
“Perencanaan harus berorientasi pada kemanfaatan. Anggaran yang kita gunakan harus menghasilkan kinerja dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bupati Setyo Wahono dalam arahannya.
Ia menjelaskan, evaluasi SAKIP memegang peranan krusial untuk memastikan adanya keterkaitan yang erat antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga capaian kinerja perangkat daerah.
Oleh karena itu, seluruh tahapan tersebut harus dicermati secara berkelanjutan agar program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang.
Bupati juga mengingatkan agar masukan serta rekomendasi dari tim evaluator tidak dipandang sebatas penilaian administratif semata.
Lebih dari itu, rekomendasi tersebut harus dijadikan bahan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan sekaligus mendorong peningkatan kinerja aparatur.
Selain menjawab kebutuhan saat ini, Bupati menekankan agar kebijakan dan penggunaan anggaran daerah turut memperhatikan aspek keberlanjutan demi kepentingan generasi mendatang.
Setiap tahapan program dikawal ketat agar kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara optimal.
Melalui pelaksanaan evaluasi SAKIP 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimis dapat semakin memperkuat budaya kerja berorientasi hasil serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, dan prima dalam pelayanan publik.
