Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Sorotan ini mencakup penurunan pendapatan, penyusutan belanja pembangunan, hingga urgensi penguatan ruang fiskal daerah.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, H. Sutikno, S.Pd.I., M.A.P., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum tersebut, Fraksi PKB menegaskan bahwa APBD bukan sekadar instrumen angka, melainkan wujud nyata amanah masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan.
Pendapatan Daerah dan Tantangan Ketergantungan Pusat
Dalam Nota Keuangan Raperda APBD 2027, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,49 triliun atau turun Rp75,82 miliar (1,66 persen) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya dana transfer pemerintah pusat yang diproyeksikan sebesar Rp3,27 triliun.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik 11,90 persen menjadi Rp1,21 triliun, yang ditopang oleh pajak daerah sebesar Rp307,93 miliar dan retribusi daerah Rp652,24 miliar.
Fraksi PKB menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah progresif untuk memperluas basis pajak guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Selain itu, digitalisasi pendapatan melalui sistem seperti SIKOWASDAL SISPADA, SMART REPORT SYSTEM, dan E-SPPT harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM serta pemutakhiran data.
Optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditargetkan mencapai Rp125,92 miliar juga ditekankan agar dikelola dengan tata kelola bisnis yang lebih baik.
Dari sisi pengeluaran, alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp5,08 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp1,41 triliun atau 21,75 persen. Fraksi PKB mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
Sorotan khusus diberikan pada penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang turun 16,89 persen menjadi Rp418,73 miliar, serta bantuan keuangan desa yang merosot 40,70 persen menjadi Rp651,04 miliar.
Kondisi ini dinilai krusial untuk diantisipasi agar tidak mengganggu konektivitas wilayah dan produktivitas pertanian desa.
Fraksi PKB juga mendesak percepatan lelang serta pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun. Langkah ini dinilai mendesak berkaca pada realisasi belanja modal tahun-tahun sebelumnya yang kerap menumpuk di akhir tahun.
Komitmen terhadap mandatory spending—seperti anggaran pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen—serta fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan swasembada pangan turut menjadi penekanan utama.
Untuk menutupi defisit anggaran, pembiayaan netto 2027 diproyeksikan sebesar Rp594,88 miliar yang bersumber dari estimasi SiLPA sebesar Rp794,88 miliar. Dari jumlah tersebut, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp200 miliar dialokasikan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah.
Fraksi PKB memberikan dukungan penuh terhadap alokasi Dana Abadi Daerah tersebut, dengan catatan perlunya kejelasan landasan hukum, transparansi portofolio investasi, serta kepastian pemanfaatannya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan generasi muda Bojonegoro.
