Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di wilayahnya. Langkah strategis ini dipertajam melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025, yang digelar di Synergi Room Pemkab Bojonegoro, Rabu (24/12/2025).
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum diseminasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Forum tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat dari wilayah lokus kemiskinan, serta perwakilan akademisi dan LSM.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Ahmad Gunawan F., mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan yang berada di level 11,69 persen pada awal tahun 2025, berhasil ditekan menjadi 11,49 persen pada akhir tahun.
“Pemerintah daerah menargetkan penurunan yang lebih signifikan, yakni sebesar 10,55 persen pada tahun 2026, dan optimis mencapai target 7,98 persen pada akhir periode RPJMD,” ujar Ahmad Gunawan. Ia menambahkan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa validitas data adalah fondasi utama agar seluruh intervensi pemerintah tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya transparansi agar program dapat dipantau langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi. Program harus transparan dan dapat dikontrol bersama,” tegas Nurul. Sebagai langkah nyata, Pemkab akan mendorong pemasangan stiker di rumah tangga penerima manfaat serta publikasi daftar penerima bantuan di tingkat desa guna meningkatkan akuntabilitas.
Hadir sebagai narasumber, Dekan FISIP Universitas Bojonegoro (Unigoro), Ahmad Taufiq, mengapresiasi keterbukaan Pemkab dalam melibatkan akademisi. Ia memberikan beberapa catatan strategis bagi pemerintah daerah, di antaranya:
1. Penguatan Integrasi Data: Penyelarasan data lintas sektor agar tidak ada tumpang tindih program.
2. Pendampingan Berkelanjutan: Memastikan program bantuan tidak berhenti pada seremoni penyerahan, melainkan ada pendampingan hingga mandiri.
3. Ekonomi Berbasis Potensi Lokal: Mengarahkan program pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.
Selain intervensi langsung, rapat koordinasi ini juga membahas penguatan sektor makro, seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan perizinan investasi, serta penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan RPKD 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi motor penggerak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. (Prokopim)
