Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyatakan optimisme bahwa serapan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 akan mencapai angka 80 persen atau setara Rp6,2 triliun hingga akhir tahun. Optimisme ini didorong oleh tren positif realisasi anggaran yang terus bergerak mendekati target.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa berdasarkan data hingga Senin (29/12/2025), realisasi belanja daerah telah menyentuh angka Rp5,8 triliun atau sebesar 74,35 persen dari total pagu APBD 2025 yang mencapai Rp7,8 triliun.
Menyongsong tahun anggaran baru, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan pagu belanja pada APBD 2026 sebesar Rp6,49 triliun. Angka ini muncul setelah adanya evaluasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda dan Raperbup APBD TA 2026.
Menanggapi catatan mengenai inkonsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Nurul Azizah menegaskan bahwa perubahan tersebut memiliki dasar yang kuat.
“Inkonsistensi ini ada dasarnya, yakni adanya penyesuaian karena pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami penurunan, serta adanya hitung ulang estimasi SiLPA,” terang Nurul Azizah usai apel pagi di lingkup Pemkab.
Dalam struktur APBD 2026, Pemkab Bojonegoro menunjukkan komitmen besar pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan mengalokasikan dana jauh di atas batas minimal yang ditentukan pemerintah pusat:
• Sektor Pendidikan: Mengalokasikan Rp2,38 triliun (36,63%), jauh melampaui ketentuan minimal 20% (Rp1,29 triliun).
• Sektor Kesehatan: Mengalokasikan Rp1,26 triliun (23,65%) dari belanja daerah di luar gaji ASN, melampaui standar 10% (Rp533 miliar).
• Infrastruktur Publik: Mengalokasikan Rp2,35 triliun (43,95%), di atas target minimal 40% (Rp2,14 triliun).
Selain itu, percepatan pembangunan di tingkat desa juga terus didorong melalui kenaikan anggaran infrastruktur dengan skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Sedangkan untuk Dana Abadi, Pemkab akan melaksanakannya pada P-APBD setelah mendapatkan persetujuan penetapan dari Menteri.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menambahkan bahwa saat ini seluruh proses belanja telah berjalan sesuai target. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mematangkan persiapan pelaksanaan anggaran 2026.
“Kami berharap perencanaan ke depan semakin berkualitas dan mendekati realitas. Terlebih, pada awal 2026 nanti akan ada evaluasi sekaligus apresiasi dari Kemendagri untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia,” ujar Edi.
