Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Sosial resmi memulai langkah besar dalam pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat. Terhitung sejak Rabu (4/2/2026).
verifikasi dan validasi (verval) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dilaksanakan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya strategis untuk menciptakan basis data yang akurat guna menekan angka kemiskinan dan memastikan perlindungan sosial tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bojonegoro bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Proses pendataan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Fasih, yang memuat 50 komponen pertanyaan mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah membentuk petugas verval yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Petugas di lapangan dibekali instrumen dari BPS agar hasil pendataan langsung dapat diproses secara sistematis,” ujar Agus.
Untuk menjangkau seluruh wilayah, pemerintah mengerahkan kekuatan personel yang cukup besar yaitu 430 Koordinator tingkat desa dan kelurahan, dan 2.150 Petugas Teknis Lapangan (pencacah data).
Para petugas ini bertugas mendatangi langsung (door-to-door) sebanyak 455.077 Kepala Keluarga (KK). Fokus utama mereka adalah memastikan kesesuaian data kependudukan (NIK, KK, Alamat) dengan kondisi riil di lapangan serta melakukan klarifikasi jika ditemukan anomali data.
Agus Susetyo mengimbau warga untuk kooperatif dan mempermudah kerja petugas dengan menyiapkan sejumlah dokumen penting, antara lain
1. Kartu Keluarga (KK)
2. Nomor Objek Pajak (NOP) & NPWPD
3. Akta Kematian/Kelahiran (untuk pembaruan anggota keluarga)
4. ID Pelanggan Listrik
“Verval ini dilakukan untuk semua penduduk. Jika ada warga yang merasa belum didatangi oleh petugas, kami sarankan untuk segera melapor atau konfirmasi ke perangkat desa setempat,” imbuhnya.
Melalui pemutakhiran DTSEN ini, diharapkan tidak ada lagi bantuan sosial atau program pemberdayaan yang salah sasaran. Data yang akurat akan menjadi kunci efektivitas program pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bojonegoro ke depannya.
