Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi memulai gerakan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi (verval) lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran melalui data yang valid dan objektif.
Kegiatan verval lapangan ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak Senin (11/05/2026). Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bojonegoro menerjunkan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, hingga tenaga penyuluh di setiap wilayah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah anomali pada proses verifikasi administrasi yang dilakukan periode Januari-April lalu.
“Ditemukan fakta-fakta yang memerlukan kroscek lapangan, seperti adanya satu rumah yang dihuni oleh sembilan kepala keluarga, ketidaksesuaian luas bangunan, hingga data pendapatan yang meragukan,” jelas Agus pada Selasa (12/05/2026).
Menurutnya, ground check sangat krusial untuk mencocokkan kondisi riil di lapangan dengan empat komponen utama penentu tingkat kesejahteraan versi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Tingkat Pendidikan, Kepemilikan Aset, Pendapatan, dan Kondisi Hunian
Upaya masif ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang sebelumnya telah menekankan pentingnya validitas data penerima bansos kepada aparatur desa pada April lalu.
Arahan tersebut kemudian dipertajam melalui koordinasi intensif oleh Wakil Bupati Nurul Azizah dan Sekretaris Daerah Edi Susanto.
“Mulai hari ini, ASN secara serentak turun ke lapangan. Kami ingin memastikan pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel,” tambah Agus.
Melalui gerakan ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data yang bersih dan kredibel.
Dengan data yang akurat, anggaran negara diharapkan dapat tersalurkan secara lebih efektif dan efisien kepada warga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meminimalisir risiko salah sasaran dalam kebijakan sosial di masa depan.
