Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Website dan Media Sosial Perangkat Daerah di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (29/6/2026).
Rakor yang mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Aktif, Responsif, Masif dan Inovatif” ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa layanan publik melalui informasi yang responsif di kanal media sosial milik pemerintah kini menjadi poin penting yang krusial.
Menurutnya, seluruh pengelola website dan media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu mengimplementasikan tantangan tersebut secara tepat.
“Masyarakat butuh informasi yang tepat dan akurat. Pemkab perlu hadir pada setiap kebutuhan informasi masyarakat, termasuk mereka yang bertanya melalui media sosial,” ujar Nurul Azizah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan postur APBD secara makro dari tahun ke tahun yang terus mengalami penyesuaian.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menyampaikan bahwa publikasi program kerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Pemkab memerlukan feedback (umpan balik) dari masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan program yang telah ditetapkan.
“Seluruh OPD wajib memiliki website resmi yang aktif, mudah diakses masyarakat, dan tergabung dalam jaringan komunikasi Kominfo. Minimal dua kali seminggu harus ada publikasi konten informatif terkait program kegiatan masing-masing,” tegas Edi.
Ia juga menambahkan perlunya langkah pengoptimalan yang terstruktur, mulai dari jadwal tayang, jenis konten, respons komentar, hingga peningkatan keterampilan para pengelola.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menyebutkan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan penyebaran informasi pembangunan dapat diterima langsung oleh masyarakat secara masif.
“Website dan media sosial OPD ialah garda terdepan sekaligus jembatan komunikasi publik yang vital dalam pembangunan daerah,” kata Setiyo.
Di sisi teknis, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Machmuddin, menjelaskan bahwa seluruh OPD saat ini telah terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Kominfo. Untuk menjaga konsistensi, ia memberikan arahan agar pembaruan (update) konten dilakukan secara berkala.
“Hari Selasa dan Jumat adalah waktu yang tepat untuk update konten OPD,” jelas Machmuddin dalam materi Manajemen SDM dan Administrasi Pengelolaan Media.
Lebih lanjut, Machmuddin menggarisbawahi tiga tindakan utama yang wajib dilakukan oleh pengelola media sosial dalam menangani interaksi publik: pertama, menyajikan informasi yang dibutuhkan; kedua, memberikan respon tindakan yang cepat; dan ketiga, menjadikan respon serta aspirasi masyarakat tersebut sebagai rujukan dalam penyusunan regulasi daerah ke depan.
