Liputanbojonegoro.com, Surabaya – BEM SI Kerakyatan Jawa Timur resmi memasuki periode kepemimpinan baru 2026–2027.
Di tengah berbagai persoalan publik Jawa Timur yang belum terselesaikan, gerakan mahasiswa di wilayah ini menegaskan komitmennya untuk kembali fokus mengawal isu-isu kerakyatan dan kebijakan daerah.
Keputusan kepemimpinan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan yang berlangsung di Jambi.
Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura dipercaya memegang mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027, dengan Moh. Iskil El Fatih sebagai Koordinator Wilayah.
Iskil menyatakan bahwa bergantinya kepemimpinan ini bukan sekadar prosesi regenerasi organisasi, melainkan momentum untuk membawa kembali suara masyarakat ke dalam ruang gerak mahasiswa.
Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini masih menyisakan masalah mendasar seperti ketimpangan sosial, keterbatasan akses pekerjaan, masalah lingkungan, isu pendidikan, hingga penegakan hukum.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural.
Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya? Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” tegas Iskil dalam keterangan resminya di Surabaya.
Lebih lanjut, Iskil menekankan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa dari interaksi politik praktis maupun keterikatan dengan instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum, seperti Pemprov Jatim dan Polda Jatim.
Ia menyebut bahwa sikap kritis BEM SI Kerakyatan Jatim akan senantiasa berlandaskan data dan fakta objektif.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” lanjutnya.
Untuk periode 2026–2027, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur merancang tiga pilar aksi utama: memperkuat konsolidasi antarkampus di seluruh daerah Jawa Timur, memperdalam kajian kebijakan publik berbasis data, serta mengoptimalkan advokasi langsung atas permasalahan sosial yang dihadapi warga.
