Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro — Anggaran lebih dari Rp2,6 miliar untuk pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali jadi sorotan publik. Namun, pihak Sekretariat DPRD dan pimpinan legislatif Bojonegoro menegaskan bahwa langkah ini bukan foya-foya, melainkan investasi penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintahan.
Pengadaan ini sendiri merupakan bagian dari total alokasi anggaran Rp7,09 miliar untuk kendaraan dinas Pemkab Bojonegoro di APBD 2025.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sahudi, mengungkapkan kondisi miris mobil dinas yang mereka gunakan saat ini. “Mobil dinas kami sudah sangat tua dan mengalami kerusakan signifikan,” ujar Sahudi pada Senin (10/03/2025). Kendaraan keluaran 2018 itu sudah berusia lebih dari lima tahun, bahkan beberapa di antaranya mengeluarkan asap berlebihan dan hanya bisa melaju dengan kecepatan sangat terbatas.
“Ini jelas menghambat mobilitas dan efisiensi kerja, terutama saat menghadiri rapat penting di Jakarta atau kunjungan kerja luar daerah,” imbuhnya. Ia juga menyoroti fakta bahwa Bojonegoro menjadi salah satu dari sedikit kabupaten di Jawa Timur yang belum memperbarui armada kendaraan dinasnya, sementara daerah tetangga seperti Tuban, Lamongan, dan Gresik sudah lebih dulu melakukan peremajaan.
Sekretariat DPRD Bojonegoro memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui kajian teknis yang matang, penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembahasan bersama DPRD, serta pelaksanaan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ini bukan soal gaya hidup atau kemewahan, melainkan soal kebutuhan operasional lembaga. Tugas dan fungsi DPRD yang padat dan mobilitas tinggi memerlukan kendaraan yang andal dan efisien,” jelas seorang pejabat dari Sekretariat DPRD.
Mengenai pilihan jenis kendaraan, Sahudi menjelaskan bahwa pilihan jatuh pada Innova Zenix dengan kapasitas 2200 cc untuk wakil ketua dan 2500 cc untuk ketua DPRD. Pilihan ini, menurutnya, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau bicara kemewahan, bisa saja memilih lebih tinggi, tapi kami memilih kendaraan yang sederhana, efisien, dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Selain untuk efisiensi kerja, faktor biaya perawatan juga menjadi pertimbangan krusial. Mobil lama, menurut DPRD, memerlukan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi dan berisiko mogok di tengah perjalanan. Hal ini tentu dapat mengganggu agenda penting dan pelayanan publik.
“Biaya perawatan akan jauh lebih besar dibandingkan pengadaan mobil baru,” tambah Sahudi. Ia juga menyebut bahwa opsi penggunaan mobil pribadi sempat dipertimbangkan, namun dinilai tidak optimal karena berbagai kendala, termasuk kebijakan ganjil-genap di Jakarta.
Sekretariat DPRD berharap masyarakat dapat melihat informasi ini secara utuh dan berimbang. “Pengadaan kendaraan dinas ini adalah investasi jangka panjang demi menjamin kelancaran tugas kelembagaan. Kami pastikan prosesnya transparan, sesuai aturan, dan tidak mengganggu prioritas belanja publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan,” tutup pihak Sekretariat DPRD.
