Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 di Ruang Angling Dharma, Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/06/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Bupati menekankan bahwa investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar terbesar pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Setyo Wahono membeberkan dua tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi Bojonegoro di sektor pendidikan.
Tantangan pertama adalah terkait akses pendidikan dan intervensi Angka Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang hingga kini masih menyentuh angka kisaran 4.500 anak.
“Problematika ATS ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Ini adalah PR bersama.
Sebagai kepala daerah, tugas kami merumuskan kebijakan, namun kami butuh masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan,” tegas Setyo Wahono.
Selain masalah anak putus sekolah, Bupati juga menyoroti tantangan kedua yang tak kalah krusial, yaitu arus digitalisasi yang mulai menggeser pola asuh di ruang keluarga.
Fenomena kecanduan gawai pada anak menjadi perhatian serius, sehingga ia meminta Dewan Pendidikan ke depan mampu melahirkan kajian dan edukasi yang tepat bagi para orang tua.
Kendati demikian, Setyo Wahono mengaku optimis karena komposisi pengurus periode ini diisi oleh kombinasi ideal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, media, hingga tokoh agama.
Komposisi ini dinilai memiliki jam terbang tinggi dan fleksibilitas waktu untuk aktif turun ke lapangan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro yang baru dilantik, Ahmad Ansaful Marom, menyatakan kesiapannya untuk membawa lembaga ini sebagai jembatan yang responsif antara masyarakat dan pemerintah.
Dengan komposisi anggota yang beragam, pihaknya berkomitmen untuk memperbanyak mendengar aspirasi dari akar rumput.
Ansaful Marom menekankan bahwa fokus utama Dewan Pendidikan ke depan adalah penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan jangka panjang.
“Kita tahu bahwa investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang sering kali tidak tampak secara fisik atau instan, berbeda dengan infrastruktur.
Hasilnya tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu lima tahun. Kendati demikian, investasi masa depan ini harus kita mulai sejak dini,” ungkap Ansaful.
Ia menyadari bahwa proses merumuskan program kerja sama global dan pembenahan mutu ini akan menguras energi. Namun, hal tersebut menjadi tanggung jawab moral yang siap dipikul bersama demi masa depan generasi Bojonegoro.
