Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok. Hal ini menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang diadakan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang Setyowati, Gedung Pemkab Bojonegoro pada Senin, (17/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Sukaemi, staf ahli Bupati Bojonegoro, menekankan bahwa operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) perlu dilaksanakan secara rutin dan merata. TPID menginginkan konsistensi dalam kegiatan ini sebagai kunci penting untuk mengendalikan kenaikan harga pangan, terutama beras, cabai, dan bawang yang saat ini mengalami fluktuasi.
Pemkab juga menginstruksikan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro untuk meningkatkan pengawasan distributor dan pengecer. Hal ini penting mengingat adanya indikasi bahwa pasokan beras dari Sistem Pangan Hasil Pertanian (SPHP) tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat.
Pemkab mengharapkan agar pengawasan diperketat dan meminimalisir penimbunan pangan. Selain itu, berdasarkan data yang ditemukan, pemkab meminta perbaikan basis data pedagang dalam sistem SP2KP untuk memastikan efektivitas pengendalian harga.
Dengan langkah teknis yang tepat dan koordinasi antar OPD yang lebih baik, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
