Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bergerak cepat melakukan langkah preventif guna menghadapi musim kemarau ekstrem tahun 2026.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Pemkab menggelar pembinaan bagi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan sosialisasi mitigasi dampak kekeringan di Ruang Angling Dharma, Rabu (6/5/2026).
Langkah strategis ini diambil menyusul adanya peringatan dini fenomena El Nino yang diprediksi akan memicu kemarau panjang.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Camat, Kepala Desa, perwakilan PDAM, serta 73 pengurus HIPPAM dari 20 kecamatan yang masuk dalam peta rawan kekeringan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam arahannya menekankan bahwa pemenuhan akses air bersih adalah prioritas utama pemerintah.
Mengingat air merupakan kebutuhan vital, persiapan matang harus dilakukan sebelum memasuki fase kritis.
“Musim kemarau diprediksi mulai masuk pada bulan Mei ini. Puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang.
Oleh karena itu, pemetaan pembangunan HIPPAM diperlukan mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang,” tegas Nurul Azizah.
Berdasarkan data teknis, terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang menjadi fokus utama karena potensi kerawanan kekeringan yang tinggi.
Pemkab Bojonegoro kini tengah melakukan penyisiran mendalam untuk memetakan kebutuhan teknis serta mengatur jadwal operasional distribusi air.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PU Cipta Karya bersinergi penuh dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro guna memastikan skenario distribusi bantuan air berjalan lancar jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Kepala Dinas PU Cipta Karya, Satito Hadi, menjelaskan bahwa keberadaan pengelola HIPPAM sangat krusial dalam menjaga ketahanan air di tingkat desa.
Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan agar lebih siap dalam manajemen mitigasi.
“Kami sisir satu per satu dari 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini. Kami identifikasi kendala teknis hingga kesiapan infrastrukturnya.
Tujuannya satu: jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan air saat kemarau mencapai puncaknya nanti,” jelas Satito.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelola HIPPAM, Pemkab Bojonegoro optimistis dampak kekeringan tahun ini dapat diminimalisir secara efektif dan berkelanjutan.
