Jakarta, Liputanbojonegoro.com – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) resmi mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa di Jakarta, Rabu (28/8/2026).
Langkah strategis salah satu konstituen Dewan Pers ini dihadirkan sebagai bentuk komitmen mengawal pembangunan dari tingkat desa.
Pengukuhan ini melibatkan lima provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, menegaskan bahwa desa harus ditempatkan sebagai garda terdepan dan etalase negara, bukan lagi entitas yang dinomorduakan.
“Lima provinsi ini menjadi proyek percontohan awal. Dalam waktu dekat, kami akan melakukan konsolidasi serentak di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Firdaus.
Penasihat Ekonomi Presiden, Hasyim S. Djojohadikusumo, yang turut hadir dalam acara tersebut mengingatkan insan pers agar menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengawal program desa.
“SMSI punya tanggung jawab besar ke depan. Jangan menjadi pers yang menyesatkan, sampaikan informasi secara utuh berdasarkan data dan fakta,” tegas Hasyim.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Jawa Timur, Sokip, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut di wilayah Jawa Timur.
Sokip menjelaskan, Pokja Newsroom bertugas mendorong keterbukaan informasi publik, memberikan edukasi hukum kepada warga, serta melakukan pengawasan partisipatif terhadap realisasi program pemerintah di desa.
“SMSI Jatim siap bersinergi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jatim dan jajaran Kejaksaan. Media tidak hanya memberitakan masalah, tetapi juga mengedukasi hukum serta mengangkat potensi dan prestasi desa,” ungkap Sokip.
Dalam pelantikan ini, jajaran pengurus SMSI Jatim turut mendampingi, di antaranya Tarmuji, Yuristiarso, Budi Mulyono, Makin Rahmad, Makruf, dan Budiono Setiawan.
Rangkaian acara yang dihadiri lebih dari 100 undangan ini ditutup dengan Dialog Nasional yang menghadirkan Dewan Penasihat SMSI Jatim Prof. Achmad Riyad U.B. serta sejumlah pakar ekonomi dan perbankan, dengan moderator Guru Besar PTIK Prof. Albertus Wahyu Rudhanto.
