Jakarta, Liputanbojonegoro.com — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi proyek percontohan (pilot project) penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Prof. Zudan saat memimpin pendampingan kesiapan manajemen talenta Pemkab Bojonegoro di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (05/11/2026).
Menurut Prof. Zudan, Bojonegoro memiliki potensi dan tantangan pembangunan yang sangat besar layaknya sebuah wilayah tingkat provinsi.
Dengan populasi lebih dari 1,3 juta jiwa serta APBD mencapai sekitar Rp6 triliun, kapasitas dan profesionalisme birokrasi di Bojonegoro dituntut untuk terus ditingkatkan.
“Kabupaten Bojonegoro adalah kabupaten rasa provinsi. Penduduknya lebih dari 1,3 juta, APBD-nya juga besar. Maka kapasitas ASN-nya harus besar. Boleh enggak kita jadikan Bojonegoro itu pilot project manajemen talenta?” ujar Prof. Zudan.
Ia menekankan bahwa manajemen talenta diproyeksikan sebagai jalan untuk menghadirkan pemerintah lebih dekat kepada warga melalui layanan birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil.
Melalui sistem ini, kepala daerah dapat mengidentifikasi serta menempatkan ASN sesuai kompetensi untuk mengawal program prioritas.
Jika kualifikasi yang dibutuhkan belum tersedia di lingkup lokal, pemenuhan talenta bahkan dapat diperluas dari wilayah lain.
Lebih lanjut, BKN mendorong seluruh ASN Pemkab Bojonegoro segera mengonfirmasi dan memperbarui dokumen kepegawaian serta riwayat kerja tiga tahun terakhir.
Kelengkapan data pendidikan dan pelatihan ini sangat menentukan pemetaan ASN ke dalam kelompok talenta potensial (kotak 7, 8, dan 9).
Untuk mendukung kelancaran pemutakhiran data tersebut, BKN telah menyiapkan fasilitas lemari digital. BKN juga menyarankan adanya skema apresiasi dan publikasi bagi ASN berprestasi guna memacu motivasi kerja aparatur lainnya.
“Bagaimana manajemen talenta bisa memanjakan masyarakat di Bojonegoro? Pelayanan harus semudah bank dan bisa dilacak semudah marketplace.
Artinya, masyarakat bisa mengurus layanan tanpa harus keluar rumah. Bagaimana menghadirkan negara atau pemerintah datang ke warga,” tegas Prof. Zudan.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyambut positif pendampingan penuh dari BKN.
Ia menegaskan komitmennya untuk menata dan mengonstruksi birokrasi daerah berbasis kualifikasi dan kompetensi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bupati Wahono sepakat bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan tidak sekadar dinilai dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat—seperti penurunan angka stunting, pengangguran, inflasi, dan kemiskinan.
“Birokrasi yang kuat harus diisi orang yang bermoral baik, berintegritas, bekerja secara profesional, berorientasi pada hasil, dan berdampak bagi masyarakat luas,” tegas Bupati Wahono.
Dalam kesempatan pendampingan tersebut, Pemkab Bojonegoro melaporkan perkembangan signifikan: sebanyak 14.643 ASN telah resmi masuk ke dalam sistem manajemen talenta SIMATA BKN.
Pemaparan tersebut mencakup pemetaan posisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) hingga jabatan fungsional, identifikasi jabatan kosong, penyusunan peta jalan retensi talenta, hingga penetapan kandidat suksesi.
Melalui sinergi ini, Pemkab Bojonegoro optimistis dapat melahirkan kepemimpinan birokrasi yang responsif dan menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan ASN.
