Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com – Polres Bojonegoro memperkuat upaya pencegahan konflik sosial berbasis kemasyarakatan dengan mendorong sinergi antarperguruan pencak silat hingga tingkat akar rumput.
Langkah ini diwujudkan melalui pengukuhan pengurus Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) tingkat desa se-Kecamatan Sumberrejo yang berlangsung di Balai Desa Sumuragung, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty, Pejabat Utama Polres Bojonegoro, Sekretaris BKP Sasmito Anggoro, jajaran Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam) Sumberrejo, para kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.
Kapolres Bojonegoro, AKBP Yenni Diarty, mengapresiasi terbentuknya kepengurusan BKP di tingkat desa. Menurutnya, BKP menjadi wadah strategis untuk mempererat komunikasi, menyatukan visi, dan memperkuat persaudaraan antarperguruan pencak silat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Keberadaan BKP tingkat desa ini sejalan dengan program Jogo Omah yang merupakan bagian dari Commander Wish Kapolda Jatim.
Program ini mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan mulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing,” ujar AKBP Yenni.
Ia menegaskan agar jajaran pengurus yang baru dilantik tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi penggerak kerukunan di tengah warga serta aktif mencegah potensi gesekan antaranggota perguruan.
Sementara itu, Sekretaris BKP Sasmito Anggoro menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh jajaran Kepolisian. Ia menilai pembentukan BKP hingga tingkat desa mempermudah jangkauan peran duta kerukunan dalam memelihara situasi kondusif di lapangan.
“Kamtibmas adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. BKP siap berkolaborasi dengan kepolisian dan menjadi pionir dalam menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat,” tutur Sasmito.
Selain menginisiasi kegiatan positif, Sasmito juga mengimbau seluruh anggota perguruan pencak silat untuk menjaga semangat guyub rukun dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial dengan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memicu perselisihan.
