Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Dinas Sosial, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Sosial Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, sebagai upaya serius mendorong KPM PKH menuju Graduasi Mandiri melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 10–11 November 2025, di Ruang Partnership lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro ini bertujuan utama untuk meningkatkan pemberdayaan sosial ekonomi KPM PKH dan memutus rantai ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menyoroti data kenaikan KPM PKH dari 56.515 (2024) menjadi 59.303 (2025) yang menurutnya perlu dikaji lebih lanjut. Bupati menekankan bahwa tantangan terbesar adalah mengubah mindset penerima manfaat.
“Tugasnya pendamping itu adalah Bagaimana KPM ini ditransformasi untuk menjadi mandiri. Mengubah yang kemarin menerima manfaat itu menjadi mandiri. Itu tugasnya pendamping,” tegas Bupati Wahono
Data tahun 2025 mencatat total KPM PKH di Bojonegoro mencapai 55.028 KPM. Namun, jumlah KPM yang berhasil tergraduasi (mandiri) hingga saat ini baru mencapai 214 KPM. Angka graduasi yang rendah ini menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Oleh karena itu, Rakor ini melibatkan kolaborasi multipihak dengan total sekitar 150 peserta, termasuk 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, 28 Camat dan 28 Kepala Desa, dan 209 Pendamping PKH
Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini meliputi perwakilan dari Direktorat Jenderal dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Salman Bin Siregar.
Pemkab Bojonegoro berharap, koordinasi dan konsolidasi ini dapat menyamakan persepsi antar-stakeholder dan meningkatkan sinergi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan.
