Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencatatkan performa keuangan yang impresif sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2025. Tidak sekadar memenuhi target, realisasi pendapatan daerah justru melampaui angka yang direncanakan, menjadi modal kuat untuk mengakselerasi pembangunan di tahun 2026.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp6,4 triliun. Angka ini setara dengan 109 persen dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp5,8 triliun.
“Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat,” ujar Nurul Azizah pada Rabu (7/1/2026).
Keberhasilan ini didorong oleh dua sektor utama pendapatan, yakni:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dari target Rp1,06 triliun, Pemkab berhasil membukukan Rp1,13 triliun atau mencapai 106 persen.
2. Dana Transfer: Total pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp5,3 triliun dari target Rp4,78 triliun.
Secara lebih detail, pendapatan transfer tersebut terdiri dari:
• Dana Perimbangan: Terealisasi Rp4,77 triliun (112% dari target Rp4,23 triliun).
• Transfer Pemerintah Pusat: Terealisasi Rp405 miliar (97,04% dari target Rp417 miliar).
• Transfer Antar Daerah: Terealisasi Rp125 miliar (94,24% dari target Rp132 miliar).
Dari sisi belanja, Pemkab Bojonegoro berhasil menyerap anggaran sebesar Rp6,3 triliun atau 80 persen dari total rencana belanja sebesar Rp7,87 triliun per 31 Desember 2025.
Memasuki tahun 2026, Pemkab Bojonegoro telah menetapkan perencanaan APBD yang optimis namun tetap terukur. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,31 triliun, yang bersumber dari PAD Murni (Rp1,86 triliun) dan Dana Transfer (Rp3,45 triliun).
Sementara itu, postur belanja tahun 2026 direncanakan sebesar Rp6,49 triliun. Meski terdapat selisih (defisit) antara rencana belanja dan pendapatan, Wabup Nurul Azizah menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir.
“Defisit telah kami perhitungkan secara cermat. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2025 sangat mencukupi untuk menutup selisih tersebut. Secara struktur, APBD kita tetap sehat,” jelasnya.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen penuh agar alokasi anggaran tahun 2026 difokuskan pada program-program kesejahteraan yang menjadi prioritas daerah. “Kami ingin setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Nurul.
