Liputanbojonegoro.com, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat benteng tata kelola pemerintahan yang bersih.
Terbaru, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menerima kunjungan Tim Penilai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Jawa Timur dalam rangka penilaian Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK), Senin (27/4/2026).
Inspektur Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, mengungkapkan bahwa saat ini skor IEPK Bojonegoro berada di angka 2,9 atau kategori Cukup Baik. Menurutnya, kehadiran BPKP sangat penting untuk memetakan kondisi riil di lapangan.
“Penilaian ini bukan sekadar rutinitas administrasi, tapi potret nyata untuk melihat celah korupsi, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke pemerintah desa,” ujar Achmad Gunawan di Gedung Inspektorat.
Sementara itu, perwakilan BPKP Pusat, Husada, menjelaskan bahwa pemilihan Bojonegoro sebagai role model (daerah percontohan) di tahun 2026 tidak lepas dari komitmen kuat pemkab dalam pencegahan korupsi.
Fokus penilaian mencakup integritas organisasi, kapabilitas aparat pengawas, hingga sistem mitigasi yang dijalankan.
“Budaya integritas harus mengkristal di masing-masing individu. Jika ada satu atau dua orang yang tidak berintegritas, di situlah letak kerentanan organisasi,” tegas Husada.
Sebagai tindak lanjut, selain evaluasi dokumen, akan dilakukan survei di kalangan ASN pada bulan depan. Upaya ini diharapkan dapat menyelaraskan pembangunan fisik di Bojonegoro dengan pembangunan karakter SDM yang jujur dan transparan.
