Bojonegoro, Liputanbojonegoro.com – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah melalui inovasi gerakan “ASN Jariyah Kehidupan”.
Inisiatif ini mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bojonegoro untuk bergotong royong memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan informal di sekitar tempat tinggal mereka.
Sosialisasi pelaksanaan gerakan ini resmi digelar di Hotel Aston Bojonegoro pada Jumat (6/11/2026). Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis serta penyerahan santunan kepada ahli waris pekerja rentan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bojonegoro, Andik Sujarwo, menjelaskan bahwa gerakan ini dirancang sebagai wadah partisipasi ASN untuk mengembalikan sebagian pendapatan mereka—yang bersumber dari uang rakyat—guna membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Setiap ASN diimbau mendaftarkan minimal satu pekerja rentan. Namun, tentu diperbolehkan jika ingin mendaftarkan lebih dari satu orang sesuai kemampuan. Semakin banyak yang kita lindungi, semakin luas pula manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujar Andik.
Target sasaran gerakan ini berfokus pada pekerja sektor informal seperti asisten rumah tangga (ART), tukang kebun, petugas kebersihan, pedagang kecil, petani, hingga pelaku UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro, Anang Widyanto, menyampaikan apresiasinya atas komitmen berkelanjutan Pemkab Bojonegoro.
Ia mencatat bahwa kepedulian Pemkab Bojonegoro terhadap pekerja rentan—khususnya masyarakat kategori desil 1 dan 2—telah berjalan sejak tahun 2023 dan kini telah menjangkau sekitar 52.000 pekerja.
Melalui gerakan ASN Jariyah Kehidupan, para pekerja rentan akan mendapatkan dua program perlindungan dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“JKK menanggung biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja hingga santunan meninggal dunia. Sementara JKM memberikan santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, lengkap dengan manfaat beasiswa pendidikan untuk dua orang anak sesuai ketentuan,” jelas Anang.
Untuk mendukung keberlangsungan program ini, BPJS Ketenagakerjaan memberikan stimulus berupa potongan iuran sebesar 50 persen selama bulan November dan Desember 2026.
Dengan diskon tersebut, nilai iuran bulanan untuk program JKK dan JKM menjadi Rp8.400 dari tarif normal Rp16.800 per bulan. Selain dua program utama tersebut, peserta juga diberikan opsi untuk mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai manfaat tambahan.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Bojonegoro dan BPJS Ketenagakerjaan berharap cakupan perlindungan bagi pekerja mandiri semakin meluas, sekaligus menjadi ikhtiar bersama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat Bojonegoro.
